Bisnis.com, PEKANBARU — Pemerintah Sumatra Barat akan mengajukan sejumlah proyek infrastruktur kepada Kemenko Maritim dan Investasi.
Nasrul Abit, Wakil Gubernur Sumbar berharap usulan pembenahan infrastruktur di Ranah Minang dapat masuk ke dalam anggaran pemerintah pusat pada periode 2020—2024.
Dalam waktu dekat, Nasrul mengungkapkan Pemprov Sumbar akan merevisi kembali program skala prioritas 2020—2024. Saat ini, setidaknya baru enam infrastruktur di Sumbar yang mendapatkan anggaran.
"Adapun keenam [infrastruktur] tersebut yakni [di] Kabupaten Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Agam, Tanah Datar, Kabupaten Solok Selatan, dan Kota Padang. Untuk itu, kita akan adakan rapat kembali pada Senin [15/6/2020] depan menindaklanjuti secara prioritas," kata Nasrul, seperti dikutip dari keterangan resmi pada Minggu (14/6/2020).
Nasrul berharap daerahnya masih dapat pembagian anggaran dari pemerintah pusat untuk periode 2020—2024.
Beberapa daerah yang akan diajukan dalam proyek infrastruktur prioritas antara lain adalah Solok Selatan, Dharmasraya, Alahan Panjang, dan Pesisir Selatan.
Khusus untuk Solok Selatan dan Dharmasraya, Nasrul menjelaskan saat ini kondisinya belum teraspal. Apabila akses jalan ini dapat diperbaiki, dia mengaku optimistis hal itu dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.
Sementara itu, Nasrul memaklumi sejumlah anggaran dari pemerintah pusat untuk daerah pada tahun ini telah ditunda dan dipotong untuk fokus pada penanganan Covid-19.
Dengan demikian, dia berharap pemerintah pusat tetap dapat menampung usulan Sumbar untuk dimasukkan ke dalam anggaran berikutnya.
"Semoga dengan adanya verifikasi ulang ini, yang kita ajukan pada Kementerian terkait bisa disahkan mendapatkan anggaran tahun 2020 sampai tahun selanjutnya hingga pembangunan selesai," ujar Nasrul.
