Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Kemendagri RI: Riau Harus Kurangi Ketergantungan Migas dan Perkebunan

Kementerian Dalam Negeri RI menyarankan agar Provinsi Riau segera mengurangi ketergantungan terhadap sektor migas dan perkebunan untuk dapat menjaga pertumbuhan ekonomi.
Dwi Nicken Tari
Dwi Nicken Tari - Bisnis.com 22 April 2020  |  14:12 WIB
Ilustrasi - Bisnis
Ilustrasi - Bisnis

Bisnis.com, PEKANBARU—Kementerian Dalam Negeri RI menyarankan agar Provinsi Riau segera mengurangi ketergantungan terhadap sektor migas dan perkebunan untuk dapat menjaga pertumbuhan ekonomi.

Muhammad Hudori, Sekretaris Jenderal Kemendagri RI, menunjukkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Riau menjadi yang terendah se-wilayah Sumatera pada 2019 sebesar 2,84%.

“Pertumbuhan ekonomi 2019 Provinsi Riau di bawah rata-rata pertumbuhan nasional, namun mengalami peningkatan dibandingkan 2018. Riau perlu mengurangi ketergantungan yang tinggi terhadap sektor migas dan perkebunan,” katanya dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD Provinsi Riau Tahun 2021 melalui video conference, Rabu (22/4/2020).

Hudori menyampaikan beberapa hal yang dapat dilakukan Bumi Lancang Kuning untuk menjaga dan menggenjot pertumbuhan ekonomi bisa melalui strategi dan program yang fokus mendorong diversifikasi sektor unggulan, seperti pariwisata.

Selain itu, dapat pula dilakukan peningkatan nilai tambah hasil komoditas unggulan dan mengurangi ekspor bahan mentah.

Adapun, Gubernur Riau Syamsuar menyampaikan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Riau 2021 yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Riau 2019-2024, pemerintah telah memfokuskan anggaran prioritas kepada 5 sektor.

Secara total, ada 82 program prioritas yang akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Riau pada 2021 yang terdiri dari 405 kegiatan strategis dengan kebutuhan dana mencapai Rp3,43 triliun.

“Priorias pembangunan daerah di Riau pada 2021 akan difokuskan untuk pengembangan industri, pertanian, pariwisata, infrastruktur, dan Sumber Daya Manusia (SDM),” kata Syamsuar.

Namun, merebaknya wabah Covid-19 pada awal tahun ini telah mendorong pemerintah untuk menggeser prioritas yang telah ditetapkan tersebut ke sektor kesehatan.

Para pemerintah di tingkat kabupaten dan kota juga diminta untuk mengurangi belanja yang tidak prioritas dan merealokasi anggaran untuk penanganan kesehatan dan dampak ekonomi dari pandemi Covid-19.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

riau
Editor : Ajijah
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top