Bisnis.com, PALEMBANG - Pemprov Sumatra Selatan membentuk tim monitoring percepatan Kredit Usaha Rakyat atau KUR agar penyerapan kredit untuk usaha mikro, kecil dan menengah itu lebih optimal.
Kepala Biro Perekonomian Setda Sumsel, Afrian Joni, mengatakan program percepatan KUR tersebut memuat penguatan data sistem informasi kredit program (SIKP) KUR hingga pendampingan bagi calon debitur.
“Tahun ini [KUR] akan lebih dioptimalkan, mulai dari percepatan dalam mengunggah data SIKP hingga ke pendampingan,” katanya saat dihubungi Bisnis, Rabu (4/3/2020).
Joni menambahkan sebelumnya gubernur Sumsel juga telah menerbitkan surat kepada bupati/walikota yang ada di provinsi itu untuk pendataan debitur ke dalam aplikasi SIKP.
Bahkan, kata dia, gubernur meminta OPD terkait, yakni Dinas Koperasi dan UKM di daerah menunjuk petugas tetap untuk pengisian SIKP
Berdasarkan catatan pemprov, jumlah usaha yang menerima KUR mencapai 8.926 debitur KUR per 2019. Angka itu, kata dia, sudah merujuk SIKP yang diinput pemda.
“Sementara sejak KUR dikucurkan pada 2014 kami catat ada 328.290 unit usaha yang mendapat pembiayaan dari kredit bersubsidi itu,” katanya.
Joni menilai, SIKP bisa membantu perbankan penyalur kredit dalam menentukan nasabah yang tepat sasaran. Pihaknya pun, kata dia, sudah meminta bank pelaksana untuk mensinergikan program KUR dengan program pemda.
“Program pemerintah Sumsel ini ingin agar KUR banyak menyentuh sektor produksi, dan sejauh ini sudah berjalan terlihat dari salah satu sektor yang menyerap cukup banyak adalah pertanian,” katanya.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Sumsel Taukhid mengatakan alokasi KUR pada tahun 2020 meningkat jadi Rp190 triliun secara nasional.
“Kalau dibagi 34 provinsi, rata-rata setiap provinsi [termasuk Sumsel] mendapat alokasi KUR senilai Rp5,58 triliun,” katanya.
Menurut dia, pihaknya berharap peningkatan alokasi KUR dengan suku bunga yang lebih rendah, yakni sebesar 6 persen itu, dapat memperluas jangkauan debitur.
Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Regional 7 Sumatra Bagian Selatan (Sumbagsel), penyaluran KUR di Sumsel pada 2019 tumbuh 23,37 persen dibanding tahun sebelumnya.
Kepala Kantor OJK Regional 7 Sumbagsel, Untung Nugroho, mengatakan realisasi serapan KUR di provinsi itu mencapai Rp3,35 triliun, sementara pada tahun 2018 sebanyak Rp2,71 triliun.
“Terdapat 81.513 debitur yang menyerap KUR pada tahun lalu. Jumlah itu meningkat dibanding tahun 2018 yang sebanyak 75.720 debitur,” ujarnya.
Untung menambahkan, pemda perlu meningkatkan partisipasinya dalam penyerapan KUR.
Pasalnya, kata dia, pemda lah yang dapat mendata masyarakat di masing-masing daerah ketimbang perbankan penyalur.
“KUR itu kan untuk masyarakat yang belum terlayani bank, bank mungkin menyisir masyarakt karena jaringan terbatas. Oleh karena itu harus didukung pemda dalam mendata masyarakat ke dalam SIKP,” paparnya.
SIKP, kata Untung, sangat membantu perbankan dalam mencari nasabah KUR yang potensial dan tepat sasaran.
.jpg?w=300&h=221)
