Bisnis.com, PALEMBANG - Pemprov Sumatra Selatan berupaya untuk menekan terjadinya potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melalui sejumlah langkah pencegahan dengan melibatkan peran serta masyarakat.
Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan upaya tersebut sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo yang meminta peran aktif kepala daerah dalam mencegah karhutla di wilayah masing-masing.
Deru menjelaskan, Pemprov Sumsel siap menindaklanjuti intruksi Presiden Joko Widodo yang menekankan peran aktif para kepala daerah untuk melakukan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) secara dini di wilayah masing-masing.
PEMERINTAH Provinsi Sumatra Selatan akan berupaya untuk menekan terjadinya potensi kebakaran hutan dan lahan melalui sejumlah langkah pencegahan dengan melibatkan peran serta masyarakat. Usai menghadiri Rakornas Penanggulangan Bencana Tahun 2020 di Jawa Barat, kemarin, Gubernur Sumsel Herman Deru akan menindaklanjuti intruksi Presiden Joko Widodo untuk peran aktif kepaladaerah dalam mencegah karhutla di wilayah masing-masing.
"Biasanya memasuki bulan Maret sudah ada tanda-tanda munculnya titik api. Kami akan siagakan petugas pemadaman sehingga begitu terjadi karhutla segera diatasi,” katanya, Rabu (5/2/2020).
Menurut Deru Pemprov Sumsel siap menjalankan apa yang menjadi harapan Presiden mengingat kondisi geografis Sumsel rawan terjadi karhutla dan bencana alam lainnya yang nyaris terjadi hampir setiap tahun.
"Paling tidak kita berharap dimasa mendatang karhutla dan bencana alam lainnya itu dapat kita kurangi melalui upaya preventif, sehingga korban dampak bencana dan kerugian dapat kita minimalisir,” katanya.
Oleh karena itu, sinergi dalam upaya menanggulangi bencana karhutla perlu peranan semua pihak. Bukan hanya pemerintah daerah, namun stakeholder hingga masyarakat juga punya peranan besar.
Gubernur juga meminta para kepala daerah di tingkat kabupaten/kota dan BUMN dan BUMD serius dalam melakukan antisipasi kebakaran dan memadamkan api jika terjadi karhutla. Jika hal ini dilakukan secara maksimal, diyakini dampak yang timbul seperti asap tidak akan terjadi dan membuat kerugian bagi wilayah tersebut.
"Saya mengajak para kepala daerah (Bupati dan Walikota) untuk kompak bersama dengan BUMN dan BUMD didaerah masing-masing dalam menekan karhutla. Sebab selama ini keterlibatan BUMN dan BUMD nyaris tidak terlihat," katanya.
Deru berharap pada masa mendatang, kasus karhutla di Sumsel dapat ditekan dengan drastis dengan adanya keterlibatan aktif kepala daerah, BUMN dan BUMD.
"Bencana ini hampir terjadi setiap tahun, kedepan karhutla paling tidak, bisa berkurang. Karena banyak pihak yang dirugikan dengan kondisi yang terjadi sekarang ini seperti kabut asap, penyakit ISPA yang mengancam masyarakat," ujarnya.
Dia juga mengajak keterlibatan satgas lebih dimaksimalkan bukan saja dari unsur TNI/Polri namun juga harus melibatkan masyarakat secara luas karena pemerintah daerah juga memiliki tanggung jawab dalam mengatasi bencana asap yang ditimbulkan karhutla.
"Saya mengajak pencegahan dan pengendaliian api diperluas bukan saja satgas yang dibentuk pemerintah namun juga harus ada satgas yang dibentuk perusahaan swasta. Kedepan ini kita harus keroyokan dalam mengatasi karhutla ini," katanya.
