Bisnis.com, PALEMBANG – Pengusaha pabrik pengolahan karet di Sumatra Selatan mengaku kekurangan pasokan bahan baku karena penurunan produktivitas komoditas itu di tingkat petani.
Sekretaris Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (Gapkindo) Sumatra Selatan, Nur Ahmadi, mengatakan penurunan produksi di tingkat petani ini disebabkan adanya penyakit gugur daun. Selain itu, petani dinilai enggan untuk menyadap karet lantaran harga jual yang anjlok.
“Dari 29 pabrik pengolahan karet yang ada di Sumatra Selatan bisa dikatakan saat ini semuanya lagi kesulitan bahan baku. Suplainya yang kurang dari petani,” katanya saat acara Business Challenges 2020 yang diadakan Bisnis Indonesia, Kamis (12/12/2019).
Menurut dia, saat ini sejumlah pabrik karet di Sumsel terpaksa mengurangi jam kerja pegawainya karena kekurangan pasokan bahan baku dari petani itu.
Padahal pabrik-pabrik ini menerapkan tiga sif kerja (8 jam/sif) dalam satu hari untuk menyerap karet dari petani untuk diolah menjadi SIR 10 dan SIR 20 dan agar layak diekspor.
Nur mengatakan biasanya pabrik memberlakukan tiga sif jam kerja dalam satu hari dengan tiap-tiap sif bekerja untuk delapan jam. Namun, sejak beberapa bulan terakhir hanya memberlakukan satu hingga dua shift saja lantaran volume bahan baku jauh berkurang.
Kondisi ini membuat pengusaha karet kesulitan mengingat untuk mengekspor karet dalam bentuk SIR 10 dan SIR 20 diberlakukan ketentuan minimal untuk volumenya.
“Ya saat ini bisa dikatakan, pengusaha itu hanya bertahan. Tapi belum bisa dikatakan bangkrut,” kata dia.
Gapkindo mengharapkan pemerintah dapat melakukan langkah-langkah konkret untuk mengatasi persoalan ini mengingat penurunan harga komoditas karet itu sudah terjadi sejak 2013.
Pada 2019 ini, harga masih di bawah standar yakni hanya berkisar 1,3 dolar fob/kg, sehingga di tingkat petani hanya sektiar Rp5.000—Rp7.000/kg, dan di kelompok tani berkisar Rp8.000-Rp9.000/kg.
“Pemerintah harus memperkuat diplomasinya terutama ke sesama negara pengekspor karet, agar mau mengurangi produksi. Indonesia, Thailand dan Malaysia sudah sepakat, tapi ini ada negara-negara baru seperti Vietnam dan Kamboja,” kata dia.
Data terakhir menunjukkan terjadi penurunan ekspor karet Sumsel pada Mei 2019 sebesar 22 persen, sejalan penurunan produksi karet Sumsel yang menyusut hingga 40 persen menjadi 583.000 ton per kuartal I 2019. Padahal pada periode 2017-2018, produksi karet secara kuartalan berada di kisaran 971.000 ton.
Untuk itu, Gapkindo menunggu langkah konkret dari pemerintah untuk mengatasi persoalan di sektor karet ini mengingat keinginan untuk membangun industri hilirisasi hingga kini sebatas wacana karena tak kunjung terealisasi.
Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumsel Yunita Resmi Sari mengatakan persoalan sektor karet ini kini menjadi konsentrasi semua pihak baik di daerah maupun di pemerintahan pusat.
“Arahnya saat ini bagaimana membangun hilirisasi karet, seperti membangun pabrik ban karena diakui penyerapan tertinggi karet itu untuk pembuatan ban. Sementara untuk aspal karet hanya sekitar 7,0 persen dan tidak terus menerus permintaannya,” kata Yunita.
Sembari merealisasikan rencana ini, pemerintah akan berupa membenahi tata niaga karet mengingat terjadi ketidakadilan dalam pembagian keuntungan antara sisi hulu (petani) dan sisi hilir.
