Pengusaha : Sumut Masih Butuh Penataan untuk Hilirisasi Industri

Sumatra diharapkan dapat bertransformasi menjadi daerah industri manufaktur atau industri yang berbasis pengolahan sumber daya alam. Selama ini wilayah Sumatra hanya mengandalkan produksi bahan mentah, termasuk Sumatra Utara.
Asteria Desi Kartika Sari
Asteria Desi Kartika Sari - Bisnis.com 26 September 2019  |  20:21 WIB
Pengusaha : Sumut Masih Butuh Penataan untuk Hilirisasi Industri
KEK Sei Mangkei di Simalungun, Sumatra Utara - Antara/Muhammad Syafii

Bisnis.com, MEDAN--Sumatra diharapkan dapat bertransformasi menjadi daerah industri manufaktur atau industri yang berbasis pengolahan sumber daya alam. Selama ini wilayah Sumatra hanya mengandalkan produksi bahan mentah, termasuk Sumatra Utara.

Sumatra Utara menjadi salah satu wilayah yang diharapkan mampu menjawab harapan tersebut. Apalagi Sumatra Utara sudah memiliki Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk menggali potensi hilirisasi sumber daya alam.

Sekretaris Asosiasi Penguasaha Indonesia (Apindo) Sumatra Utara Laksamana Adiyaksa mengatakan untuk menuju ke arah hilirisasi dibutuhkan kematangan infrastruktur dan akses investasi. Menurutnya, semangat pemerintah pusat untuk mendorong Sumut menjadi daerah industri terutama untuk produk hilir patut diapresiasi.

Kendati begitu, lanjut Laksamana, untuk merealisasikan hilirisasi di Sumut masih butuh perjalanan panjang. Menurutnya masih banyak hal yang butuh penataan mulai dari regulasi hingga infrastruktur.

“Untuk masuk ke hilir kan perlu biaya ekspor yang bersaing dan investor membutuhkan reward atau insentif. Kalau tidak ada reward siapa investor yang mau masuk,” ujar Laksamana.

Menurut Laksamana investor akan masuk apabila terdapat kemudahan perizinan dan adanya kompensasi. Misalanya, ia menyebut saat ini Izin Mendirikan Bagunan (IMB) biayanya masih terhitung tinggi. Sementara dari segi aturan, masih terdapat regulasi zaman kolonial yang masih berlaku hingga saat ini.

“Banyak persoalan yang perlu ditata, karena masih ada peraturan di dalam peraturan,” jelasnya.

Tak hanya itu, KEK Sei Mangkei untuk pengembangan industri berbasis kelapa sawit, yang digadang-gadang dapat membuka peluang investasi yang besar hingga saat ini belum tampak keefektifannya.

Hingga akhir 2016 aliran investasi pelaku usaha untuk aktivitas industri di KEK Sei Mangkei telah mencapai Rp3,52 triliun. Saat beroperasi penuh di tahun 2025, KEK ini diproyeksikan dapat menarik total investasi sebesar Rp129 triliun serta memberikan kontribusi pada PDRB sebesar Rp92,1 triliun per tahun.

“Sei Mangkei juga sudah lama sekali itu tapi belum selesai juga, belum cukup efektif sampai saat ini,” kata Laksamana.

Wahyu Ario Pratomo, Regional Ekonom yang juga Dosen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Sumatra Utara (USU) menilai sampai saat ini Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei masih belum tampak keefektifannya.

Wahyu menegaskan investasi dapat terlaksana jika sarana pendukung telah tersedia. Dia menilai saat ini sejumlah sarana dan prasarana pendukung seperti jalan, jalur kereta api, pelabuan baru saja selesai. Tak hanya itu, pembangunan energi juga tengah disiapkan.

“Hal ini sudah positif, namun tetap diperlukan waktu untuk meyakinkan investor agar siap melakukan investasi. Keterbatasan jaminan bahan baku dan pasar menjadi pertimbangan investor,” jelasnya.

Wahyu berharap pemerintah dan badan pengelola dapat meyakinkan investor terkait fasilitas yang diperoleh di kawasan ekonomi khusus, termasuk dengan insentif skema perpajakan. Ia mengingatkan saat ini Indonesia menghadapi persaingan yang ketat dalam mengundang investor asing. Jadi, pemerintah perlu memberlakukan pembebasan pajak (tax holiday) bagi investor asing.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
sumut

Editor : Saeno

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top