Bisnis.com, BATAM – Sejumlah tokoh agama sepakat mendeklarasikan diri untuk menjaga keamanan dan kerukunan di Kota Batam, Kepulauan Riau, dalam acara yang dipimpin Kepala Kementerian Agama setempat bersama Forum Kepala Pimpinan Daerah.
"Seluruhnya sepakat menjaga keamanan kota. Ketua, sekretaris dan bendahara organisasi keagamaan semua kami undang, Batam harus dijaga bersama-sama. Semua sepakat menjaga Batam," kata Wali Kota Batam Muhammad Rudi usai pembacaan deklarasi di Batam Rabu (28/8/2019).
Dia berharap seluruh pimpinan organisasi keagamaan untuk menyampaikan kepada jemaahnya masing-masing untuk tetap menjaga keamanan dan kondusivitas Batam.
Sepanjang sepekan yang lalu, kata Wali Kota, terdapat sejumlah kejadian di Batam, dan berbagai daerah di Indonesia, yang bila tidak diluruskan dapat memicu pertikaian. "Padahal dalam membangun, Batam harus aman. Aman dari segala-segalanya."
Kapolresta Barelang AKBP Prasetyo Rachmat Purboyo juga mengajak seluruh pihak menjaga keamanan Batam agar rencana pemerintah dalam membangun dapat berjalan. Dia mengajak masyarakat menjaga kekompakan agar tidak mudah terpecah karena isu sensitif. "Isu sensitif digunakan orang tidak bertanggung jawab untuk memecah belah bangsa."
Batam, kata Kapolresta, adalah wilayah yang strategis. Sayangnya, banyak yang ingin Batam tidak maju dengan berupaya memecah belah keharmonisan warga. "Batam kota terbuka, banyak orang luar yang datang. Ini modal yang kuat dalam membangun bangsa."
Lima kesepakatan yang dideklarasikan pemuka agama adalah berkomitmen bersama-sama menjaga kerukunan dalam kehidupan beragama, berbangsa dan bermasyarakat di Kota Batam berdasarkan Pancasika UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika di bawah naungan NKRI.
Kemudian, sanggup menciptakan suasana damai dan menghargai perbedaan keyakinan serta ajaran agama masing-masing.
Pemuka agama bersepakat menolak segala tindakan yang inkonstitusional dan semua bentuk paham radikalisme yang mengatasnamakan agama dan dapat mengancam serta menimbulkan perpecahan di masyarakat dan keutuhan NKRI.
Lalu, apabila terjadi permasalahan, disepakati untuk menempuh penyelesaian permasalahan tersebut secara musyawarah mufakat dan atau berdasarkan mekanisme.
Selain itu, bersama-sama dengan aparat penegak hukum mewujudkan keamanan dan kondusivitas kehidupan masyarakat di Kota Batam.
