Bisnis.com, MEDAN - Mendorong sumber pertumbuhan ekonomi baru di Sumatra Utara (Sumut) terus diupayakan. Itu menjadi salah satu strategi Sumut untuk mengurangi ketergantungan pada sektor tertentu dan menggali potensi sumber ekonomi yang baru.
Pasalnya, Sumut hingga kini masih mengandalkan sektor perkebunan dan pertanian sebaggai tumpuan pertumbuhan ekonomi daerah.
Dalam hal ini Bank Indonesia mendorong optimalisasi sumber ekonomi baru pendorong ekonomi, baik nasional maupun daerah. Untuk daerah Sumut, Bank Indonesia mendorong pengembangan ekonomi halal.
Kepala Bank Indonesia Perwakilan Sumut Wiwiek Sisto Widayat mengatakan ekonomi syariah Sumut memiliki potensi besar untuk terus didorong. Apalagi, Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar, namun ekonomi syariah belum banyak berkembang.
Dia mengatakan konsumsi produk halal di Indonesia bisa mencapai US$251 miliar, kurang lebih angka tersebut sudah mencapai 20% produk domestik bruto (PDB). Produk konsumsi yang paling dominan dari sektor makanan dan minuman serta fesyen.
“Kalau terus dipupuk maka ekonomi syariah pasti akan besar terus mengingat konsumsi terus bertambah,” kata Wiwiek, Senin (29/7/2019).
Ekonomi syariah tersebut, lanjutnya, telah didorong melalui pesantren-pesantren binaan dan juga pengembangan penggiat UMKM supaya memiliki sertifikasi halal.
Wiwiek mengatakan pihaknya akan mengembangkan UMKM yang mempunyai prinsip syariah. Di BI sendiri sudah ada UMKM yang memiliki prinsip syariah seperti di Tuntungan.
“Kita juga memfasilitasi sertifikasi halal. Sertifikasi halal ini agak lebih luas. Kita sudah 3 kali melakukan focus [group] discussion yang dihadiri oleh UMKM di seluruh Sumut yakni dari 33 kabupaten/kota sudah hadir lebih dari 500 UMKM dan mereka komitmennya cukup kuat untuk mereka memiliki sertifikasi halal,” jelasnya.
Fasilitas sertifikasi untuk UMKM tersebut nantinya akan dinilai langsung oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 1 September 2019.
“Kami sudah memberikan capacity building yang ingin mendapatkan sertifikasi halal bisa mendaftar ke kami. Untuk kami hubungkan ke dewan sertifikasi halal nasional ini,” imbuhnya.
Guna merealisasikan hal tersebut, katanya, tentu bukan sesuatu yang mudah. Pasalnya, proses sertifikasi halal cukup sulit dan harus diperiksa end to end tidak hanya proses produksinya saja, namun juga dari pengolahannya, dari penjualannya dari budidayanya.
"Semua ini harus sistem syariah dan harus memenuhi semuanya. Jadi kalau salah satu tahapan saja bukan prinsip syariah dan bisa gagal, " jelasnya.
Untuk di Sumut sendiri Wiwiek optimis akan terlaksana ekonomi sistem syariah ini lantaran dia melihat respon dan tanggapan UMKM yang banyak. Apalagi sudah ada beberapa daerah yang telah memberlakukan hal yang sama seperti di Jawa Timur, Jawa Barat, lalu Sumatra Selatan, Riau, dan di Sulawesi Selatan.
"Beberapa sudah masuk ekonomi syariah. Kalau di Sumut nanti bisa bertambah halal food yang ada. Karena inikan terkait wisatawan juga,” pungkasnya
Tak hanya itu, Wiwiek mengatakan saat ini juga sedang dikembangkan kegiatan usaha produksi beras organis bersertifikasi halal. Menurutnya, Bank Indonesia telah melakukan capacity Building terkait hal itu untuk segera memiliki sertifikat halal.
Direktur LPPOM MUI Sumut Basyaruddin mengatakan usaha Bank Indonesia untuk mendorong ekonomi syariah di Sumut. Menurutnya, potensi UMKM di Sumut cukup baik, namun yang menjadi masalah klasik adalah pemasaran dan pembiayaan.
“Saya melihat perhatian Bank Indonesia terhadap pengembangan ekonomi syariah ini sudah bersifat kontinyu, tidak hanya sekadar ceremonial saja. Jadi sudah ada aksi,” tambahnya.
Dengan adanya bantuan sertifikasi tersebut, lanjutnya, dapat memberikan dorongan untuk dapat lebih maju dan berkembang. Guna kelanjutan program tersebut, peran serta pemerintah dibutuhkan untuk membentuk suasana iklim usaha yang baik.
“Supaya wisatawan mancanegara itu bisa ditarik ke Medan, dan mereka merasa nyaman. Saat ini banyak restaurant yang belum berstandar halal. Jadi masih banyak yang ragu, sehingga daerah [Medan] hanya sebagai transit,” katanya.
Menurutnya, komitmen pemerintah sangat penting untuk kelangsungan program tersebut. Paling tidak, pemerintah dapat mempertegas himbauan. Apalagi, lanjutnya,pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan jaminan atas pogram tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
