Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Regulasi Tumpang Tindih, Pelaku Usaha Kelapa Sawit Jadi Ragu

Sekretaris Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Sumut Timbas Prasad Ginting menilai pelaku usaha selama ini masih kesulitan karena adanya regulasi yang tumpang tindih. Misalnya saja, lanjutnya, kepengurusan kelapa sawit masih dilakukan oleh kurang lebih lima departemen atau kementerian.
Asteria Desi Kartika Sari
Asteria Desi Kartika Sari - Bisnis.com 26 Juli 2019  |  18:55 WIB
Dua orang petani meninjau perkebunan sawit milik mereka yang sudah berumur tua untuk mengikuti program 'replanting' di Desa Kota Tengah, Dolok Masihul, Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Senin (27/11). Program replanting atau peremajaan sawit rakyat ini menjadi bukti dukungan pemerintah terhadap sektor kelapa sawit yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian petani sawit. ANTARA FOTO - Septianda Perdana
Dua orang petani meninjau perkebunan sawit milik mereka yang sudah berumur tua untuk mengikuti program 'replanting' di Desa Kota Tengah, Dolok Masihul, Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Senin (27/11). Program replanting atau peremajaan sawit rakyat ini menjadi bukti dukungan pemerintah terhadap sektor kelapa sawit yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian petani sawit. ANTARA FOTO - Septianda Perdana

Bisnis.com, MEDAN - Sekretaris Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Sumut Timbas Prasad Ginting menilai pelaku usaha selama ini masih kesulitan karena adanya regulasi yang tumpang tindih. Misalnya saja, lanjutnya, kepengurusan kelapa sawit masih dilakukan oleh kurang lebih lima departemen atau kementerian.

"Masing masing departemen mengeluarkan regulasinya sendiri -sendiri. Ada tidak regulasi statistik oleh departemen-departemen ini, karena perlu juga ,karena kadang-kadang mereka [beberapa departemen] bertolak belakang [berbeda-beda]," jelas Timbas dikutip Jumat (26/7/2019).

Dia berharap pemerintah dapat mengeluarkan regulasi yang konsisten. Menurutnya, dengan ada regulasi yang jelas pelaku usaha memiliki landasan hukum yang jelas.

"Kami membutuhkan pemerintah yang konsisten melalui regulasi itu. Kami maunya sawit itu ditangani oleh satu departemen. Malaysia saja punya Kementerian Perkebunan. Mudah-mudahan presiden tanggap," jelasnya.

Dia mengatakan meskipun pelaku usaha 'babak belur' dengan regulasi-regulasi yang akan dikeluarkan namun bisa membawa harga komoditas di level normal tidak menjadi masalah.

"Kami masih bisa untung. Kalau regulasi yang tumpang tindih ini dihilangkan berapa banyak devisa yang bisa kami berikan. Ini yang perlu disampaikan kepada presiden," lanjutanya.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

sawit gapki kelapa sawit
Editor : Sutarno
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top