Bisnis.com, MEDAN--Perkebunan kelapa sawit berikut produk yang dihasilkan kerap dikaitkan dengan masalah penggundulan hutan adan deforestasi. Apakah kedua hal tersebut masih berkaitan?
Direktur Utama PT Mahkota Group Tbk. Usli Sarsi mengatakan saat ini Pemerintah lebih tegas dalam menyelesaikan masalah kehutanan. Oleh karena itu, dia menyebut deforestasi tak mungkin terjadi akibat perluasan lahan perkebunan kelapa sawit.
Pada rezim sebelumnya, dia berujar isu deforestasi mungkin masih lekat dengan perkebunan sawit namun perubahan sikap Pemerintah membuat kedua hal ini tak memiliki keterkaitan lagi.
"Masa dulu mungkin, mungkin ya tetapi sekarang ini dengan ketegasan Pemerintah, rasanya enggak mungkin deforestasi itu terjadi,"ujarnya, belum lama ini.
Ditambah, tuturnya, Pemerintah memiliki konsen terhadap masalah lingkungan sehingga kecil kemungkinan hutan dirambah untuk pengembangan industri kelapa sawit.
"Nah apalagi hutan lindung yang sudah ditetapkan paru-paru dunia, mana ada yang berani sentuh?" katanya.
Selain itu, dia menuturkan isu lain yang dikaitkan dengan industri kelapa sawit seperti pekerja di bawah umur juga tak relevan.
Hal itu, katanya, hanya sebagai strategi Eropa untuk menahan aliran minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) asal Indonesia.
Menurut Usli, anak-anak di bawah umur yang berada di kebun sawit hanya membantu orangtuanya bukan menjadi salah satu pekerja di kebun sawit.
"Kami tahu kalau anak-anak sama orang tua itu kadang-kadang dibawa.
Ngikut, ngutip gondolan ya itu kan membantu orang tua. Kami kecil saja membantu orang tua kilang padi. Jadi kalau mereka ikut, bukan berarti dipekerjakan," katanya.
Sejumlah hambatan tersebut diciptakan karena harga CPO dari Indonesia tetap kompetitif meskipun dikenai bea masuk yang tinggi.
Alasannya, dari sisi volume, CPO asal Indonesia lebih berlimpah bila dibandingkan dengan produksi minyak kedelai Eropa.
"Cost mereka tinggi sekali. Kami 1 tahun itu [produksi] 4 ton dalam 1 hektar. Mereka 10% [dari itu]," katanya.
