Bisnis.com, PADANG — Otoritas Jasa Keuangan mendorong pemerintah daerah, termasuk Sumatra Barat memanfaatkan produk – produk pasar modal guna membiayai pembangunan infrastruktur, mengingat terbatasnya APBD yang dimiliki daerah.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Hoesen mengatakan ada beberapa produk pasar modal yang bisa dimanfaatkan oleh daerah untuk memenuhi kebutuhan anggaran bagi pembangunan sektor riil dan infrastruktur, salah satunya RDPT (Reksadana Penyertaan Terbatas).
“Ada tiga instrumen yang bisa digunakan untuk membiayai infrastruktur, yaitu RDPT, Dinfra [Dana Investasi Infrastruktur] dan obligasi daerah,” katanya di Padang, Kamis (21/3/2019).
Menurutnya, instrumen pendanaan dari pasar modal itu bisa menjadi alternatif untuk mencari dana guna mengejar percepatan pembangunan infrastruktur di daerah.
Seperti di negara maju, pembiayaan untuk pembangunan melalui instrumen penghimpunan dana di pasar modal sudah sangat lazim dilakukan, sehingga mempercepat pembangunan infrastruktur daerahnya.
Selain obligasi, yang selama ini sudah jamak dilakukan sejumlah perusahaan untuk mendapatkan dana di pasar modal, instrumen lainnya yang tidak kalah menarik adalah RDPT dan Dinfra. RDPT yakni produk investasi kolektif yang dikelola oleh manajer investasi untuk pembangunan sektor riil dan infrastruktur.
Hoesen menyebutkan dalam rentang empat tahun terakhir, total dana kelolaan RDPT meningkat sekitar 35% dari Rp20 triliun pada 2015 menjadi Rp27 triliun tahun ini.
Sejumlah proyek infrastruktur di Tanah Air juga sudah memanfaatkan skema pendanaan tersebut untuk membiayai pembangunannya.
“Ada pembangunan tiga ruas tol, Kanci – Pejagan, Pasuruan – Probolinggo, dan Pandaan – Malang. Totalnya lewat RDPT senilai Rp5 triliun,” ujarnya.
Selain itu, juga pembangunan sky train Bandara Soekarno Hatta senilai Rp315 miliar yang juga didapatkan pendanaannya melalui RDPT.
Instrumen lainnya, Dinfra merupakan produk inovasi OJK yang didesain khusus untuk menjadi wadah penghimpunan dana dari investor yang kemudian diinvestasikan oleh manajer investasi untuk aset infrastruktur.
Hoesen menuturkan Dinfra sejak diterbitkan pada 2017 lalu juga mengalami pertumbuhan pesat dengan total dana kelolaan mencapai Rp342 miliar.
Dia mendorong pemerintah di Sumbar memanfaatkan pendanaan lewat pasar modal untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan sektor riil, bagi yang tidak bisa didanai melalui APBD.
Irwan Prayitno, Gubernur Sumbar menyebutkan produk pasar modal tersebut dimanfaatkan daerah untuk membiayai berbagai pembangunan.
“Ini peluang besar untuk meningkatkan pembangunan, tetapi mungkin kendalanya adalah bagaimana kepala daerah [gubernur, bupati/wali kota] bisa membangun kesepakatan dengan DPRD,” katanya.
Dia mengatakan untuk Sumbar, yang paling potensial dibangun melalui RDPT adalah pembangunan rumah sakit.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
