Bisnis.com, PALEMBANG – Pemprov Sumatra Selatan berencana membentuk unit pengolahan dan pemasaran kelapa untuk memangkas mata rantai perdagangan komoditas itu sehingga petani bisa mendapat harga yang lebih baik.
Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil (P2HP) Dinas Perkebunan Sumsel, Rudi Arpian, mengatakan masalah utama rendahnya harga beli di tingkat petani adalah keterlibatan pedagang perantara di tata niaga komoditas kelapa.
“Mata rantainya terlalu panjang. Oleh karena itu kami ingin bentuk unit pengolahan dan pemasaran kelapa (UPPK) sehingga petani dapat langsung ketemu pembeli tanpa adanya perantara. Dengan demikian, harga yang diterima petani bisa lebih tinggi,” katanya di saat pertemuan antara buyers dan petani kelapa, Jumat (1/3/2019).
Rudi mengatakan pihaknya optimistis langkah pembentukan UPPK itu dapat memperbaiki harga kelapa di tingkat petani karena skema tersebut sudah lebih dulu diterapkan untuk petani karet, melalui Unit Pengolahan dan Pemasaran Bahan Olah Karet (UPPB).
Menurut dia, jika petani kelapa sudah berkelompok maka mereka dapat memiliki jaringan. Pihaknya pun berkomitmen untuk mendukung UPPK dengan memberikan bantuan sarana produksi maupun memfasilitasi pertemuan dengan buyers.
Sebagai proyek percontohan, pemda akan membentuk UPPK untuk kelompok petani kelapa di hutan kemasyarakatan di Pulau Rimau, Kecamatan Banyuasin II, Kabupaten Banyuasin.
Diketahui, Banyuasin merupakan sentra utama penghasil kelapa di Sumsel. Berdasarkan catatan Dinas Pertanian Kabupaten Banyuasin, perkebunan kelapa terbentang seluas 47.762 hektare di daerah perairan sungai tersebut.
Adapun jumlah masyarakat yang mengandalkan kelapa sebagai mata pencarian sebanyak 33.314 kepala keluarga (KK).
Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Banyuasin, Fauzi, mengatakan pihaknya mendukung rencana Disbun Sumsel untuk membentuk UPPK.
“Kami sangat setuju karena petani kelapa ini berbeda dengan petani kelapa sawit. Petani kelapa tidak memiliki posisi tawar apalagi saat harga anjlok, terpaksa petani menerima harga rendah,” katanya.
Padahal, kata dia, kelapa merupakan komoditas yang potensial untuk dikembangkan. Bahkan pihaknya mencatat sebanyak 500 ton kopra asalan dari Banyuasin dikirim ke Surabaya setiap bulan.
Wakil Ketua DPN Perhimpunan Petani Kelapa Indonesia (Perpekindo), Muhammad Asri, mengatakan saat ini harga di tingkat petani hanya berkisar Rp900 – Rp1.000 per butir.
“Petani hanya menerima bersih sekitar Rp500 per butir setelah dipotong biaya upah dan lain-lain. Dengan produksi 4.000 butir per hektare, pendapatan petani kelapa hanya sekitar Rp2 juta per bulan. Oleh karena itu kami ingin harga yang wajar,” katanya.
Asri mengaku tata niaga kelapa merupakan masalah utama dari rendahnya harga di tingkat petani meskipun pihaknya tahu bahwa harga di tingkat supplier cenderung tinggi.
“Mata rantai panjang, pengepul di tingkat petani bisa sampai dua lapis. Tetapi petani terkadang butuh karena sudah diberi modal lebih dulu [oleh pengepul],” katanya.
Sementara itu, PT Rima Jaya Perkasa, perusahaan jasa transportasi kelapa, menyatakan siap untuk mempertemukan pembeli langsung dengan petani di mana selama ini tidak pernah terjangkau.
Head Marketing PT Rima Jaya Perkasa, Kawar R. Brahmana, mengatakan permintaan buyers dari berbagai negara terhadap kelapa asal Sumsel cukup tinggi.
“Buyers banyak kami malah tidak sanggup menanggapinya. Kalau bisa [transaksi] langsung dengan petani akan lebih baik,” katanya.
Menurut Kawar, pembeli kelapa banyak berasal dari China, Pakistan, India dan Malaysia. Adapun harga jual komoditas itu bisa mencapai Rp2.000 sampai Rp2.500 per butir.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
