Bisnis.com, PADANG — Pemerintah Kota Padang, Sumatra Barat diingatkan untuk menjamin ketersediaan stok komoditas pangan, sekaligus menjamin distribusi untuk memastikan harga stabil saat bulan Ramadan dan Lebaran.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumbar Endy Dwi Tjahjono menyebutkan peran pemerintah kota [kabupaten dan kota] dalam mengatasi inflasi adalah menjamin ketersediaan stok pangan di daerahnya.
“Dalam pengendalian inflasi, tugas pemerintah kota adalah di bidang inflasi pangan. Pemda harus hadir memastikan harga pangan terjangkau bagi masyarakat,” katanya, Selasa (26/2/2019).
Menurutnya, sejauh ini Pemkot Padang sudah berhasil memastikan komoditas pokok yang dijual di daerah itu berada dalam standar harga yang terjangkau, serta tidak mengalami kenaikan secara signifikan saat momen hari besar.
Selain itu, juga pasokan komoditas pokok yang rawan menyebabkan inflasi masih terkontrol dengan baik, sehingga harga-harga di pasaran masih stabil.
Adapun, Pemkot Padang menggelar rapat koordinasi teknis Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk menyiapkan upaya mengatasi inflasi saat momen Ramadan dan Lebaran pada Mei dan Juni mendatang.
Apalagi, ada kecenderungan harga komoditas pokok naik saat periode tersebut. Untuk di Padang, komoditas paling rentang menyebabkan inflasi antara lain beras, cabai merah, dan bawang merah.
Edi Dharma, Kabag Perekonomian Kota Padang mengatakan kebijakan pemda menekan laju inflasi saat memasuki Ramadan dan Lebaran masih mengacu persoalan inflasi Kota Padang di tahun - tahun sebelumnya.
“Acuan kami tetap persoalan inflasi di tahun - tahun lalu. Mana saja komoditas yang paling rawan menyebabkan inflasi, dan strategi untuk meneka laju inflasi ini,” katanya.
Dia mengungkapkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) teknis, dan lembaga lainnya yang terkait dengan upaya mengatasi inflasi ambil bagian untuk memastikan laju inflasi daerah itu terkendali saat Ramadan.
Adapun, laju inflasi dua kota yang menjadi barometer ekonomi Sumbar, yakni Kota Padang dan Kota Bukittinggi mengalami inflasi masing - masing sebesar 0,24% dan 0,39% per Januari 2019.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sumbar Sukardi menyebutkan inflasi di daerah itu dipicu naiknya harga sejumlah kelompok pengeluaran, terutama harga tiket pesawat yang mahal.
“Masing - masing inflasi sebesar 0,24% untuk Kota Padang dan 0,39% di Kota Bukittinggi,” ujarnya.
Sukardi mengungkapkan inflasi di daerah itu paling dominan disebabkan kenaikan tarif angkutan udara, karena maskapai menerapkan tarif batas atas dan pemberlakuan bagasi berbayar untuk penerbangan berbiaya murah.
Data BPS Sumbar mencatatkan tarif angkutan udara sepanjang bulan lalu naik 16,7% dengan kontribusi terhadap inflasi daerah itu mencapai 0,22%.
Lebih rinci, Sukardi menyebutkan untuk di Kota Padang, selain tarif angkutan udara, beberap komoditi yang mengalami kenaikan harga adalah biaya bimbingan belajar (bimbel) yang naik 20,11%.
Kemudian, udang basah 7,59%, ongkos bidan 5,88%, ikan tongkol, pizza, emas perhiasan, semen, batu bata, dan besi beton.
Di Bukittinggi, inflasi dipicu kenaikan harga komoditi sewah rumah, mobil, emas perhiasan, upah PRT, teri, rokok kretek, dan lemari pakaian.
Secara umum, inflasi awal tahun ini di ibu kota Provinsi Sumbar itu didominasi kelompok pengeluaran bidang pendidikan, rekreasi dan olahraga yang mengalami kenaikan 1,66% dan kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 1,02%.
Kelompok bahan makanan yang selama ini paling rentan menyebabkan inflasi Sumbar justru mengalami deflasi, di Padang misalnya, kelompok bahan makanan turun sebesar 0,63% dan di Bukittinggi mengalami penurunan 2,19%.
