Bisnis.com, PADANG — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatra Barat mengingatkan setiap keputusan pemerintah daerah dalam menerima investasi harus mempertimbangkan dampak ekonomi bagi masyarakat.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Sumbar Supardi mengatakan sudah banyak investasi yang masuk, dan banyak juga calon investor yang akan masuk ke daerah itu, namun belum maksimal berkontribusi mendorong kesejahteraan masyarakat dan pembangunan.
“Harus disikapi serius, harus ada analisa dan kajian bahwa setiap investasi yang masuk memberikan dampak signifikan terhadap pembangunan,” katanya, Selasa (26/2/2019).
Menurutnya, pemerintah daerah mesti serius dalam menindaklanjuti kerja sama investasi yang memberikan kepastian hukum bagi investor dan berdampak terhadap kemajuan ekonomi daerah.
Sebab, imbuhnya, selama ini investasi kebanyakan hanya sebatas perjanjian awal dan tidak terealisasi dengan baik, karena masih banyaknya persoalan di lapangan. Termasuk mengenai persoalan lahan, yang memberikan rasa takut kepada investor.
“Makanya, harus ada kajian dan analisa yang jelas dulu, sehingga investor merasa nyaman dalam berinvestasi dan masyarakat diuntungkan karena berdampak terhadap ekonomi daerah,” katanya.
Adapun, Pemprov Sumbar menargetkan investasi yang masuk ke daerah itu tahun ini mencapai Rp4,3 triliun atau sedikit di atas target tahun lalu sebesar Rp4,1 triliun.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sumbar Maswar Dedi menyebutkan pemerintah setempat menargetkan investasi sebesar Rp4,3 triliun, baik dari penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA).
“Prioritasnya adalah untuk sektor pariwisata dan energi terbarukan, karena potensinya yang sangat besar di Sumbar,” ujarnya.
Dia menyebutkan pemda setempat fokus mengembangkan sektor pariwisata sebagai sumber ekonomi daerah di masa mendatang, sekaligus memanfaatkan potensi energi terbarukan yang ada di Sumbar.
Dedi mengungkapkan untuk pariwisata, prioritas tahun ini adalah pembangunan kawasan ekonomi khusus (KEK) pariwisata Mandeh di Pesisir Selatan dan KEK Mentawai di Taileleu, Pulau Siberut, Kabupaten Kepulauan Mentawai.
Saat ini, imbuhnya, progres penetapan dua KEK itu tengah dalam perencanaan dan pengajuan ke pusat untuk segera ditetapkan.
KEK Mandeh dikembangkan di lahan seluas 400 hektare di Bukik Ameh yang masuk dalam kawasan wisata bahari terpadu Mandeh. Kawasan itu membentang seluas 18.000 hektare dengan sejumlah pulau dan laut yang tenang, sehingga juga dijuluki Raja Ampat-nya Sumbar.
Kemudian, untuk KEK Mentawai direncanakan dibangun di lahan seluas 2.639 hektare yang 80% dari areal itu sudah dibebaskan, sehingga bisa segera dikembangkan oleh investor untuk percepatan infrastruktur pariwisata.
Selain itu, juga potensi – potensi wisata di berbagai daerah di Sumbar yang belum terkelola dengan baik, termasuk dari segi infrastruktur pendukung, dan kesiapan masyarakat.
Adapun sepanjang 2018, total investasi yang masuk ke Sumbar sebesar Rp4,7 triliun atau mencapai 112% dari target Rp4,1 triliun.
Investasi itu terdiri dari PMND sebesar Rp2,3 triliun atau lebih rendah dari target yang ditetapkan sebesar Rp3,4 triliun. Namun, untuk investasi asing mencapai realisasi 341% dari target, yakni US$180 juta dari target yang hanya US$52 juta.
