Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Dana Desa Riau 2018 Hanya Terserap 56,3% atau Rp709 Miliar

Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau menyatakan realisasi penyerapan dana desa di wilayah itu pada 2018 lalu hanya senilai Rp709 miliar, dari total dana desa yang dialokasikan dalam APBN yaitu senilai Rp1,26 triliun.
Arif Gunawan
Arif Gunawan - Bisnis.com 31 Januari 2019  |  17:15 WIB
Petani memanen buah lengkeng (Dimocarpus Longan) di kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai, Riau, Selasa (29/1/2019). Petani lengkeng di Kota Dumai bisa memanen buah tanaman itu hingga 80 kilogram setiap pokok dan dijual di pasar lokal seharga Rp30 - Rp40 ribu per kilogram. - Antara/Aswaddy Hamid
Petani memanen buah lengkeng (Dimocarpus Longan) di kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai, Riau, Selasa (29/1/2019). Petani lengkeng di Kota Dumai bisa memanen buah tanaman itu hingga 80 kilogram setiap pokok dan dijual di pasar lokal seharga Rp30 - Rp40 ribu per kilogram. - Antara/Aswaddy Hamid
Bisnis.com, PEKANBARU — Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau menyatakan realisasi penyerapan dana desa di wilayah itu pada 2018 lalu hanya senilai Rp709 miliar, dari total dana desa yang dialokasikan dalam APBN yaitu senilai Rp1,26 triliun.
 
Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau Tri Budhianto mengatakan anggaran dana desa yang sudah terealisasi tahun lalu di wilayah itu, sebagian besar dipakai untuk jalan desa, pembangunan jembatan, drainase, sarana air bersih, embung, pasar, BUMDes, hingga pembangunan PAUD.
 
"Dari total dana desa Rp1,26 triliun, realisasi sampai akhir 2018 yaitu Rp709 miliar, karena pemerintahan desa masih mengalami sejumlah kendala dalam penggunaan dana tersebut," katanya Kamis (31/1/2019).
 
Beberapa kendala itu misalnya keterlambatan administrasi, seperti APBDesa, laporan penyerapan dan output dana desa yang sudah dikucurkan.
 
Sementara itu pada saat pengajuannya ke KPPN, aparatur desa yang diwakili pemda masing-masing, sering melakukan proses tersebut mendekati waktu batas akhir yang ditetapkan.
 
Akibatnya berkas pengajuan itu bertumpuk, di tengah minimnya petugas yang dimiliki oleh KPPN untuk melakukan proses pemeriksaan syarat administrasi dana desa.
 
"Lalu soal masih minimnya pemahaman aparatur desa dalam menyusun APBDesa, karena itu kami harap perlu pendampingan lebih lanjut dari tenaga pendamping dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)," katanya.
 
 

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

infrastruktur riau dana desa
Editor : Miftahul Ulum

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top