Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Pemulihan Lingkungan Tambang Ilegal di Babel Rp19 Triliun

Biaya ganti rugi dan pemulihan lingkungan untuk enam kasus tambang bijih timah ilegal di darat dan laut yang telah diputus Pengadilan Negeri di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) mencapai Rp19 triliun.
Newswire
Newswire - Bisnis.com 30 Desember 2018  |  11:21 WIB
Ilustrasi: Penutupan lokasi tambang ilegal. - Antara/Jafkhairi
Ilustrasi: Penutupan lokasi tambang ilegal. - Antara/Jafkhairi

Bisnis.com, SUNGAILIAT – Biaya ganti rugi dan pemulihan lingkungan untuk enam kasus tambang bijih timah ilegal di darat dan laut yang telah diputus Pengadilan Negeri di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) mencapai Rp19 triliun.

"Saat ini enam dari 18 kasus perdata tambang ilegal sudah diputus pengadilan dan mewajibkan terpidana memulihkan lingkungan yang rusak akibat penambangan tanpa izin itu," kata Direktur Penegakan Hukum Pidana pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Yazid Nurhuda di Sungailiat, Sabtu.

Menurut dia, penyidik KLHK telah membawa 554 kasus dan 152 kasus pidana telah P-21 (masuk Kejaksaan) dan 18 kasus perdata tambang ilegal sudah ke pengadilan.

"Ini sebagai komitmen KLHK untuk memberantas tambang-tambang ilegal yang beroperasi di kawasan hutan lindung, sungai, kawasan objek wisata, pemukiman penduduk dan tempat-tempat dilarang lainnya," ujarnya.

Penyidikan kasus dengan sangkaan terhadap pelaku sebagaimana Pasal 94 ayat (1) huruf c Jo Pasal 19 huruf d dan atau Pasal 89 ayat (1) huruf b Jo Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

"Kami bersama tim gabungan Balai Gakkum KLHK Wilayah Sumatra, POM TNI dan Kepolisian terus berupaya mencegah perusakan hutan dari tambang-tambang ilegal ini," paparnya.

Dia mengakui saat operasi gabungan menertibkan tambang ilegal, tim gabungan sering dihadang oknum masyarakat.

Misalnya, penertiban tambang ilegal di Kawasan Hutan Produksi Desa Cit Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka. Oknum masyarakat melakukan perlawanan saat tim gabungan menertibkan penambangan ilegal tersebut.

"Saat ini penyidik KLHK dan beberapa penyidik lainnya sedang mengembangkan pendekatan 'multydoor', yaitu penyidikan berlapis untuk meningkatkan efek jera, termasuk menggunakan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)," kata Yazid.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

babel tambang ilegal

Sumber : Antara

Editor : M. Syahran W. Lubis
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top