Pemprov Sumsel Minta BUMD Mandiri

Pemprov Sumatra Selatan mengimbau Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD di Sumsel untuk mandiri dan tidak hanya mengandalkan subsidi pendanaan dari pemerintah.
Dinda Wulandari
Dinda Wulandari - Bisnis.com 13 Desember 2018  |  17:02 WIB
Pemprov Sumsel Minta BUMD Mandiri
Ilustrasi

Bisnis.com, PALEMBANG – Pemprov Sumatra Selatan mengimbau Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD di Sumsel untuk mandiri dan tidak hanya mengandalkan subsidi pendanaan dari pemerintah.

Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya mengatakan pemda tidak harus menyuntikan modal setiap tahun untuk BUMD, apalagi kondisi kas Pemda dinilai tidak memungkinkan.

“Untuk APBD induk 2019 tidak ada penyertaan modal dari Pemprov ke BUMD. Mereka [BUMD] harus mandiri, jangan manja,” katanya, Kamis (13/12/2018).

Menurut Mawardi, sesuai dengan regulasi yang ada penyertaan modal kepada BUMD ini sifatnya tidak wajib.

“Memang ada beberapa BUMD yang sebenarnya mengajukan suntikan modal. Namun sementara ini ditunda terlebih dahulu,” katanya.

Selain itu, kata dia, dasar pendirian BUMD sendiri adalah untuk memberikan pendapatan tambahan kepada pemerintah daerah.

Oleh karena itu, pemprov beberapa waktu lalu sudah mulai melakukan evaluasi terhadap kinerja khususnya jajaran direksi di 14 BUMD yang ada.

Hasilnya, lanjut Mawardi, sudah ada beberapa direksi BUMD yang di ‘amputasi’ atau diganti. Seperti PT Swarna Dwipa, PD Prodexim, dan BPD Sumsel Babel.

“Untuk BUMD yang dinilai menghasilkan maka tentunya jajaran direksi akan tetap dipertahankan serta dipacu agar lebih baik lagi,” katanya.

Mantan Bupati Ogan Ilir ini menambahkan, pihaknya saat ini juga tengah melakukan evaluasi terhadap rencana perubahan struktur PDPDE yang akan segera menjadi perseroan.

Mawardi menyarankan ada baiknya BUMD yang ada untuk mencari sumber permodalan lainya diluar dari pemerintah daerah, seperti salah satunya menjalin kerjasama bussines to bussines (B to B) dengan pihak swasta.

“Dengan demikian kedepan tidak ketergantungan dengan suntikan modal pemerintah saja,” katanya.

Terpisah, Direktur Utama PDPDE, Arief Kadarsyah mengatakan, bahwa hal yang dilakukan PDPDE saat ini mempertahankan yang sudah ada. Sedangkan langkah kedepan selanjutanya masih dalam pembahasan.

“Selain mempertahankan yang sudah ada maka juga akan dilakukan efesiensi. Hal ini perlu dilakukan agar tidak terlalu banyak pengeluaran, sehingga pemasukan bisa naik,” katanya.

Dia mengatakan efsiensi biaya terhadap hal-hal yang tak perlu ini bisa mengurangi cost dan nantinya bisa jadi lebih baik dan bagus. Apalagi nanti mau pindah kantor lumayan mengurangi biaya, karena sewa punya Pemda.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
sumsel, bumd

Editor : Rustam Agus

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top