Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

50 Tahun Saldi Isra : 16 Judul Buku Diluncurkan

Sebanyak 16 judul buku yang ditulis oleh hakim konstitusi maupun mantan hakim konstitusi diluncurkan dalam acara peringatan 50 tahun Saldi Isra, di Universitas Andalas (Unand) Padang.
Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra saat memberikan sambutan saat acara penyambutan di gedung MK, Jakarta, Selasa (11/4)./Antara-Rivan Awal Lingga
Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra saat memberikan sambutan saat acara penyambutan di gedung MK, Jakarta, Selasa (11/4)./Antara-Rivan Awal Lingga

Bisnis.com, PADANG—Sebanyak 16 judul buku yang ditulis oleh hakim konstitusi maupun mantan hakim konstitusi diluncurkan dalam acara peringatan 50 tahun Saldi Isra, di Universitas Andalas (Unand) Padang.

Saldi Isra, Hakim Konstitusi yang diangkat sejak 11 April 2017 ingin meneruskan tradisi menulis buku dan membaca di Mahkamah Konstitusi.

“Hakim itu harus menulis dan membaca. Dulu ini menjadi tradisi. Saya ingin meneruskan tradisi menulis ini,” kata Saldi, saat berpidato dalam peringatan ulang tahun ke 50 dirinya, Kamis (8/11/2018).

Dalam peluncuran buku itu, Saldi meluncurkan lima buah buku yang dia tulis, yaitu “Pemilu dan Pemulihan Daulat Rakyat”, “Pergeseran Fungsi Legislasi”, “Living and Evolving Constitution of Indonesia”, “Konstitusi Untuk Negeri”, dan “Sistem Pemerintahan Indonesia”.

Saldi mengaku memang terbiasa menulis. Dia mengatakan sudah menulis 30 buku, 600-an artikel di media lokal Sumatera Barat maupun nasional, dan 30 jurnal nasional maupun internasional.

“Apapun pekerjaannya, jangan lupakan menulis. Saya usahakan setiap hari menulis, sehabis subuh sebelum berangkat ke kantor,” ujarnya.

Saldi dikenal sebagai Guru Besar Hukum Tata Negara dari Unand.

Dia menamatkan sarjana dari Fakultas Hukum Unand pada tahun 1995, lalu menyelesaikan S2 di University of Malaya (Malaysia) pada 2001, Doktor dari UGM pada 2009 dan menjadi Guru Besar Hukum Tata Negara Unand sejak 2011.

Dia salah satu penulis produk dan kritis menyangkut persoalan ketatanegaraan, sejak masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono maupun Joko Widodo.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Heri Faisal
Editor : Rustam Agus
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper