Bisnis.com, PALEMBANG – Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Sumatra Selatan diminta memiliki sistem pengarsipan yang baik melalui implementasi e-arsip yang dicanangkan pemerintah pusat.
Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya mengatakan Arsip Nasional telah merancang aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) untuk pelaksanaan e-arsip.
"Arsip ini sangat penting. Terutama bagi pemerintah Sumsel. Bagaimana sebuah dokumen/arsip sangatlah penting, utamanya bagi generasi mendatang", jelasnya, Rabu (17/10/2018).
Dia mencontohkan beberapa waktu lalu di Sumsel terselenggara beberapa event internasional, seperti Sea Games 2011, Islamic Solidarity Games 2013, Asean University Games 2014, dan terakhir perhelatan akbar olahraga negara se-Asia, Asian Games 2018. Kegiatan event besar tersebut tentu saja didokumentasikan dan diarsipkan, namun menurutnya jika dokumentasi kegiatan tersebut tidak tersimpan (terarsip) dengan baik, akan menimbulkan permasalahan bagi generasi mendatang untuk mengetahui hajatan tersebut.
"Event-event tersebut jika tidak terdokumentasikan/terarsip dengan baik, bagaimana mungkin generasi mendatang dapat mengetahuinya", ujarnya.
Mawardi menjelaskan, jika selama ini pengadaan barang dan jasa oleh OPD, dilakukan oleh Sekretariat Daerah, dan pengumpulan dokumen ataupun pengarsipan bisa dilakukan dengan mudah pada saat arsip dibutuhkan, namun kini sejak pengadaan barang dan jasa dapat dilakukan oleh OPD, Wagub meminta agar OPD untuk menyampaikan laporan/arsip pengadaan barang dan jasa ke Dinas Kearsipan.
"Saya minta kepada seluruh OPD, begitu selesai tahun anggaran untuk menyampaikan laporan/arsipnya ke Dinas Kearsipan", tegasnya.
Oleh karena itu, Wagub Mawardi menyatakan pemprov Sumsel siap menerima pendampingan dan penerapan e-arsip dengan aplikasi Sekda dari Arsip Nasional Republik Indonesia.
Sebelumnya, Kepala Arsip Nasional Mustari Irawan mengatakan sesuai dengan program Nawacita Presiden Jokowi, baru kali ini bidang kearsipan masuk dalam program arus utama.
“Pemerintah telah memberikan perhatian pada bidang kearsipan, dan baru kali ini bidang kearsipan masuk dalam program arus utama", ujarnya.
Namun demikian, walaupun pemerintah telah memberikan perhatian besar pada bidang kearsipan, realitas yang ada di lapangan sungguh berbeda dan tidak sesuai seperti yang iinginkan.
Diungkapkan Mustari, terdapat 19 provinsi yang pengelolaan arsipnya buruk. Sejauh ini bidang kearsipan sering dianggap remeh dan masih dalam posisi termarginalkan. Padahal arsip memiliki peranan penting, bahkan jika diibaratkan arsip adalah darah. Jika lalai terhadap pengarsipan bisa dipastikan organisasi tersebut menuju kematian.
Mustari mencontohkan bagaimana di satu provinsi kehilangan arsip sementara di lokasi tersebut telah dibangun kantor walikota dan saat terjadi gugatan oleh masyarakat, dimenangkan oleh masyarakat. Hal ini disebabkan karena pemerintah tidak bisa membuktikan dan provinsi tersebut tidak memiliki sistem pengarsipan yang baik. Dia menambahkan dengan adanya E-Arsip dengan SIKD, diharapkan agar setiap lembaga memiliki arsip dan tatakelola yang baik.
"Aplikasi ini mendorong agar setiap lembaga kearsipan memiliki arsip dan tata kelola yang baik", katanya.
