Bisnis.com, MEDAN – Kendati pemerintah sudah mendorong penurunan harga gas, kalangan pelaku usaha menyebutkan harga gas di kawasan Sumatera Utara masih tinggi.
Menurut Johan Brien, Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sumut yang juga Ketua Asosiasi Perusahaan Pemakai Gas Indonesia (Apigas), harga gas di Sumut masih menjadi yang termahal di dunia. Padahal, di sisi lain, Presiden telah mengamanatkan agar harga gas industri diarahkan ke level USD6/mmbtu sesuai dengan yang tercantum pada Perpres nomor 40/2016.
“Harga gas untuk semua sektor industri di Sumut masih di level USD9,95/mmbtu, masih termahal di dunia,” katanya kepada Bisnis, Minggu (15/7/2018).
Kebijakan harga gas sebesar USD6/mmbtu tersebut baru dinikmati tiga sektor industri yakni pupuk, baja dan petrokimia, khususnya perusahaan pelat merah. Adapun, industri milik swasta dikatakan masih belum mendapat harga gas USD6/mmbtu.
Lebih lanjut, aksi akuisisi yang dilakukan Perusahaan Gas Negara (PGN) dengan Pertagas juga dinilai masih belum berdampak terhadap perubahan harga gas di Sumut. Padahal, dengan adanya holding migas hilir yang dipegang oleh PGN, diharapkan ada mekanisme subsidi silang sehingga harga gas bisa sama di setiap daerah.
“Industri pemakai gas Sumut menunggu janji PGN yang bilang harga gas akan turun. Walaupun sebenarnya industri pemakai gas sumut lebih optimis jika holding migas hilir didominasi oleh Pertagas, semoga industri pemakai gas Sumut yang pesimis atas janji PGN ini tidak seterusnya pesimis,” paparnya.
Johan yang juga Komtap bidang ESDM di Kamar Dagang Indonesia (Kadin) memaparkan, sikap pesimis pelaku usaha tersebut lantaran sederet pengalaman kurang baik dalam berbisnis dengan PGN yang menjadi supplier tunggal gas di Sumut.
PGN adalah pemegang pipa hilir gas dan membeli gas dari Pertagas atau Pertamina, baik yang bersumber dari Pangkalan Susu maupun di Arun, Aceh.
Menurutnya, harga gas tetap mahal akibat tata kelola yang amburadul dan tidak efisien. Sebagai contoh, dia menyebutkan floating storage regasification unit (FSRU) yang seyogiyanya ada di Belawan tetapi dipindahkan ke Lampung.
“Kalau tidak dipindahkan, harga gas Sumut akan USD8/mmbtu,” katanya.
Dia juga menyoroti terkait pengenaan biaya pipa distribusi ke industri sekitar USD1,40/mmbtu dengan panjang 700 km. Perhitungan Apigas, untuk pipa ke KIM (Kawasan Industri Medan) Mabar, KIM Star Tanjung Morawa dan industri di jalan Binjei sekitar 60 km.
“Kalau digenapkan jadi 100km, biaya toll fee pipa hanya USD0,20/mmbtu. Jadi kalau pipa gas open access, sehingga Pertagas dapat menjual langsung ke konsumen, maka harga gas akan bisa drop USD1/mmbtu,” ungkapnya.
Lebih lanjut, dengan dipindahkannya FSRU ke Lampung dan gas hasil kilang regasifikasi dari Arun dipasok ke Belawan, menurut Johan, seharusnya toll fee pipa dari Arun ke Belawan ditanggung pemerintah dan tidak dibebankan ke industri Sumut.
“Biaya toll fee pipa PGN juga tidak pernah turun malah naik, padahal umur pipa telah 35 tahun kurang lebih. Belum lagi pengenaan surcharge jika kelebihan pakai dan minimum charge jika kurang pakai gas. PGN tidak pernah negosiasi dengan industri, waktu menaikkan harga gas USD14/mmbtu, langsung dinaikkan dengan keputusan direksi.
Sederet pengalaman tersebut mendorong pelaku usaha mengadukan PGN ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dengan dugaan praktik monopoli beberapa waktu lalu.
KPPU sempat memutuskan PGN bersalah dalam monopoli penjualan gas bumi di wilahan Medan, kendati putusan tersebut akhirnya dibatalkan oleh pengadilan Negeri Jakarta Barat.
Pelaku usaha berharap ada perubahan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Sumut. “Industri Sumut hanya ingin agar harga gas berdaya saing dan treatment yang sama dijalankan untuk Sumut maupun daerah lainnya.”
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
