Bisnis.com, MEDAN – PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. menyatakan konversi penggunaan bahan bakar gas dari bahan bakar minyak untuk kendaraan bermotor masih belum terlaksana di area Medan dan wilayah Sumatra Utara lainnya.
Saeful Hadi, Sales Area Head Medan PGN, mengatakan hal tersebut tak lepas dari tingginya harga gas serta keterbatasan pasokan gas di kawasan Sumut.
“BBG [bahan bakar gas] untuk kendaraan di sini belum ada. Kalau di Jakarta dan Batam mungkin sudah ada,” katanya saat ditemui di kantornya, Senin (16/7/2018).
Dia menyatakan kondisi di Medan berbeda dengan di Jakarta dan Batam di mana konversi bahan bakar dari minyak ke gas sudah mulai masif dilakukan, khususnya untuk kendaraan umum dan pelat merah.
Adapun, wilayah Sumut sempat mengalami keterbatasan pasokan gas akibat cadangan gas bumi yang semakin menipis di sumur gas Pangkalan Susu.
Sejalan dengan itu, tingginya biaya operasional untuk memasok gas membuat harga gas di Sumut masih terbilang yang tertinggi dibandingkan daerah lain di Indonesia dengan kisaran harga USD9,95/mmbtu.
Di sisi lain, menurut Saeful, permintaan dari konsumen juga masih belum masif. Pada umumnya pengguna kendaraan di Medan masih memakai mobil dengan bahan bakar minyak.
Begitu pun dari sisi pemerintah maupun pelaku usaha, dinilai masih belum ada yang memiliki political will untuk mendorong konversi gas untuk kendaraan bermotor.
“Untuk mengubah gasnya juga harus ada stasiunnya, dan di sini belum ada tempat pengisiannya. Karena di sini terus terang kemarin kan kita keterbatasan gas. Sekarang gasnya sudah ada setelah masuknya LNG,” ujarnya.
Pada tahun lalu, Kementerian ESDM menyatakan konversi BBM ke BBG menjadi prioritas pemerintah.
Sebagai perbandingan, di Jakarta dan sekitarnya, konversi BBM ke BBG telah diterapkan sejak beberapa tahun lalu, misalnya untuk Transjakarta dan bajaj. Pemerintah setempat juga mempercepat konversi dengan membuat aturan-aturan daerah dan mendukung pembangunan stasiun pengisian bahan bakar gas.
Di Tangerang sendiri, perusahaan milik daerah digandeng untuk penyediaan konverter BBM ke BBG dengan diawali dari mobil milik Pemda.
Belajar dari dua daerah tersebut, diperlukan kolaborasi pelaku usaha dan political will yang kuat dari pemerintah daerah untuk mendorong percepatan program konversi ke BBG.
