Bisnis.com, PALEMBANG – Ditjen Perbendaharaan atau DJPb Kantor Wilayah Sumatra Selatan mendorong satuan kerja di bawahnya untuk memperbaiki laporan keuangan agar dapat mempertahankan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK.
Kepala Kantor Wilayah DJPb Sumsel Sudarso mengatakan, berdasarkan laporan keuangan yang telah dikeluarkan BPK, Kementerian Keuangan telah berhasil meraih WTP pada 2017 lalu begitu pula dengan sejumlah satuan kerja (satker) di bawahnya.
“Pada tahun 2016 itu ada enam Satker yang laporan keuanganya disclaimer, sementara untuk tahun 2017 kemarin hanya tinggal dua Satker, yakni Bakamla dan Kementerian Kelautan. Artinya sudah lebih baik dari tahun sebelumnya,” katanya usai kegiatan evaluasi penyusunan laporan keuangan di tingkat wilayah, Selasa (5/6/2018).
Diketahui, terdapat 361 satker yang pengelolaan keuangannya berada di bawah Kanwil DJPb Sumsel.
Dia menjelaskan, laporan keuangan di tingkat kementerian prosesnya itu berasal dari Satker dahulu baru ke tingkat wilayah.
“Kalau tingkat wilayah dan Satker bagus maka pemeriksaan pasti bagus pula," katanya.
Kemudian, kata dia, walaupun mendapatkan predikat WTP, bukan berarti tidak ada temuan dalam laopran belanja tersebut. Dari hasil tahun lalu, sedikitnya ada 13 temuan yang menjadi catatan BPK untuk diperbaiki.
Seperti hibah yang belum di pertanggungjawabkan, hibah belum dilakukan pengesahan, kegiatan konstruksi dalam pengerjaan yang belum dilaporkan, nilai saldo cash di bendahara uang harus dipertanggungjawabkan dan sebagainya.
“Pada 2017 tidak cukup materialitas untuk mempengaruhi opini, namun jika dibiarkan maka masalah ini bisa akan membesar. Karena tidak ada jaminan jika tahun ini sudah WTP maka tahun berikan juga akan sama,” katanya.
Bahkan, kata Sudarso, ada kementerian/lembaga yang sebelumnya mendapatkan WTP, di tahun berikutnya turun menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau bahkan disclaimer atau tidak bisa dipertanggungjawabkan.
“Oleh karena itu kita rutin melakukan evaluasi terkait laporan keuangan ini, khususnya dari tingkat wilayah,” katanya.
Kanwil DJPb Sumsel juga memberikan penghargaan kepada Satker yang punya laporan keuangan baik, yakni Badan Pusat Statistik Provinsi, Kementerian Agama (Kemenag), Polda Sumsel, PN Palembang, Kodam II Sriwijaya dan Kantor Pelabuhan.
“Nilainya bagus dibandingkan dengan satker lainnya. Maka itu kami berikan sebuah apresiasi,” katanya.
