Bisnis.com, PADANG—Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatra Barat mengklaim saat ini masih terdapat 6.387 unit rumah tidak layak huni yang perlu mendapatkan bantuan pemerintah untuk direnovasi.
Bupati Pesisir Selatan Hendrajoni mengatakan masih terdapat 6.387 unit rumah yang tersebar di seluruh daerah itu yang masuk dalam kategori tidak layak huni, sehingga perlu dilakukan perbaikan.
“Data terakhir, ada 6.387 unit yang statusnya tidak layak huni, yang ini perlu menjadi perhatian kita,” katanya, Minggu (20/5/2018).
Menurutnya, dalam upaya perbaikan rumah tidak layak huni di daerah itu, pemerintah pusat sudah membantu melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebanyak 1.177 unit.
Dia menyebutkan data dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) tahun 2017 mencatatkan masih banyak rumah tidak layak huni di Pesisir Selatan.
“Jumlahnya masih tergolong cukup tinggi, sehingga Pemda Pesisir Selatan akan terus berupaya agar Kementerian PUPR memprioritas daerah kita jadi sasaran program RTLH,” katanya.
Sebab, imbuhnya, untuk mengandalkan APBD tidak memungkinkan, mengingat keterbatasan anggaran daerah, sehingga diperlukan kontribusi dari pusat.
“Mau tidak mau, kita harus minta bantuan ke pusat, karena kalau mengharapkan APBD kita tidak memungkinkan,” ujarnya.
Sepanjang tahun lalu, Pesisir Selatan telah mendapatkan program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) sebanyak 60 unit, dan program rumah khusus nelayan sebanyak 70 unit.
Untuk program BSPS itu, imbuhnya, tahun ini pemerintah setempat merencanakan pembangunan sebanyak 1.035 unit rumah nelayan.
