Bisnis.com, PADANG—Pemerintah Provinsi Sumatra Barat meminta perbankan di daerah itu menyalurkan pembiayaan untuk permodalan bagi kelompok tani yang mau menggarap lahan tidur guna menyokong program ketahanan pangan.
Gubernur Sumbar Irwan Prayitno menyebutkan banyak kelompok tani di daerah itu yang berinisiatif memanfaatkan lahan tidur untuk program pertanian, namun masih terkendala kurangnya modal.
“Yang seperti ini kan harus ada dukungan, termasuk dari perbankan. Kami minta perbankan ikut modali,” katanya, Minggu (22/4/2018).
Menurutnya, program ketahanan pangan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tetapi semua pihak, termasuk masyarakat petani yang menjadi ujung tombak ketahanan pangan.
Pemerintah, imbuhnya, lebih pada tanggungjawab memberikan pembinaan, bantuan pupuk bersubsidi, alat dan mesin pertanian, serta mengoptimalkan SDM petani melalui pelatihan dan penyuluhan.
“Jadi tidak bisa pemerintah saja. Semuanya harus ambil bagian, supaya ketahanan pangan terpenuhi dan petani sejahtera,” ujarnya.
Adapun, sebagai program ketahanan pangan, selain memfokuskan pengembangan padi, Sumbar juga menargetkan produksi jagung meningkat signifikan hingga mencapai 800.000 ton tahun ini, termasuk memenuhi kebutuhan pakan ternak yang terus meningkat.
Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumbar juga mendorong perbankan meningkatkan alokasi pembiayaan ke sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan, mengingat sektor itu menyumbang paling tinggi terhadap PDRB Sumbar.
“Kami dorong bank – bank lebih aktif menyasar pembiayaan ke sektor pertanian, juga perikanan karena potensinya masih sangat besar,” kata Darwisman, Kepala OJK Sumbar.
Adapun, sepanjang tahun lalu kinerja perbankan Sumbar masih mencatatkan pertumbuhan cukup bagus dengan pertumbuhan aset 8,35% dari Rp57,62 triliun menjadi Rp62,44 triliun.
Sedangkan kinerja penyaluran kredit tumbuh 6,69% menjadi Rp54,08 triliun dari periode yang sama tahun sebelumnya Rp50,69 triliun.
Dengan kinerja penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) mengalami pertumbuhan 9,01% dari Rp34,91 triliun tahun lalu menjadi Rp54,08 triliun.
Rasio kredit bermasalah atau nonperforming loan/NPL perbankan secara umum di Sumbar juga mengalami penurunan menjadi 2,78% dari tahun sebelumnya yang mencapai 3,23%.
