Bisnis.com, BATAM – Ratusan Pengusaha kartu perdana dan pulsa di Batam menggelar aksi di depan gedung DPRD Kota Batam.
Massa yang tergabung dalam KesatuanNiaga Celuler Indonesia (KNCI) ini memprotes kebijakan pemerintah yang membatasi 1 NIK hanya boleh memiliki maksimal 3 SIM Card.
“Kami tak menolak registrasi. Kami menolak pembatasan,” ujar Jaka Setiawan, salah satu orator Aksi di depan gedung DPRD Kota Batam, Senin (2/4).
KNCI mendukung registrasi kartu perdana sesuai identitas (NIK dan No KK) yang valid. Bahkan pada awal 2016 KNCI pernah mengusulkan kepada BRTI agar dilakukan sinkronisasi data registrasi dengan database kependudukan.
Namun KNCI menolak aturan yang membatasi kepemilikan kartu SIM oleh dalam 1 NIK. Organisasi ini meminta pemerintah meninjau ulang aturan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 21 tahun 2017 tersebut.
Aturan ini memberangus pendapatan utama pemilik kounter Pulsa, yang selama ini berasal dari penjualan kartu perdana. Khusus untuk Batam, penghasilan kounter dari penjualan kartu perdana bisa diatas 90 persen.
Baca Juga
“Bahkan beberapa kounter baru-baru ini hanya menjual kartu perdana,” jelasnya.
Secara Nasional kerugian minimal pengusaha kounter seluler mencapai Rp 437,5 juta. Asumsi ini diambil dari 500 ribu outlet yang masing-masing punya 25 buah kartu perdana untuk di jual. Diprediksi angka ini bisa membengkak tiga sampai empat kali lipat.
“Prediksi mimum kami 25 kartu per outlet. Tapi biasanya masing-masing outlet punya stok di atas 100 kartu. Jadi bisa membengkat tinggi,” jelasnya.
Berikutnya, karena pendapatan outlet lebih signifikan dari kartu perdana, dengan pembatasan, maka dipastikan dalam beberapa bulan ke-depan, outlet akan tutup dan tergusur dari pasar seluler Indonesia.
“Artinya sekitar 5 juta jiwa masyarakat yang selama ini bergantung pada usaha outlet seluler, akan menganggur dan kehilangan sumber penghidupannya,” jelasnya.
Kondisi ini akan berimbas kepada akses tehadap layanan seluler yang memadai. Dengan tutupnya kounter-kounter pulsa, masyarakat pedesaan dan pedalaman akan kehilangan akses terdekat untuk belanja pulsa.
Mereka terpaksa harus pergi ke kabupaten atau kota yang terdapat jaringan gerai operator atau modern channel. Biaya mendapatkan layanan telekomunikasi akan semakin mahal. Selain itu, pasar akan dikuasai oleh segelintir pemodal besar dalam jaringan modern channel.
“Masyarakat akan membeli pulsa internet dengan harga yangjauh lebih mahal dari harga sekarang,” ujarnya.
KNCI minta agar pemerintah menghapus ketentuan pembatasan 1 NIK 3 simcard dan berani menjaminan keamanan data masyarakat.
“Kami juga mohon kepada Presiden RI Bapak Ir Joko Widodo, untuk turut serta menyelesaikan dan memenuhi permintaan kami,” tutupnya.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Batam Harmidi Umar Husein menerima semua keluhan yang disampaikan peserta aksi. Dia berjani, DPRD Kota Batam akan menyalurkan aspirasi tersebut kepada Kementerian Kominfo.
“Kami belum bisa ambil keputusan apapun. Tapi kami akan memperjuangkan aspirasi ini,” tegasnya.
