Bisnis.com, PADANG—Pemerintah Kota Padang menggelar Konvensi Hak Anak (KHA) guna mewujudkan Kota Padang sebagai kota layak anak.
Staf Ahli Walikota Padang Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Dian Fakri mengatakan perlu adanya komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan pemenuhan hak dan perlindungan anak.
“Mewujudkan kota layak anak adalah tanggung jawab semua pihak, sehingga perlu ada komitmen bersama untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak,” ujarnya, Kamis (15/3/2018).
Menurutnya, Kota Padang harus mempertahankan predikat sebagai kota layak anak yang telah diraih tiga kali untuk tingkat madya.
“Memang tidak mudah, tetapi semua elemen harus ambil bagian untuk mempertahankan predikat Kota Padang sebagai kota layak anak,” ujarnya.
Dia mengatakan pelatihan konvensi hak anak penting dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada semua pihak dari unsur pemerintahan, sekolah, puskesmas, panti asuhan, LSM, dan masyarakat tentan pentingnya pemberian hak anak.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3P2KB) Padang Heryanto Rustam mengatakan semua pihak harus memahami fungsi dan perannya dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak.
“Jadi semua pihak harus paham dulu apa tugas dan perannya dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak, sehingga dampaknya Padang bisa mempertahankan statusnya sebagai kota layak anak,” ujarnya.
Selain itu, dia mengatakan pemda setempat juga mendorong optimalisasi pemanfaatan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) untuk memfasilitas penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan.
“Puspaga juga akan lebih diaktifkan. Juga melibatkan psikolog dan menyertakan peran ninik mamak, tokoh agama, bundo kanduang, serta pemuda,” katanya.
Menurutnya, pelibatan perwakilan masyarakat tersebut penting untuk mengencarkan sosialisasi dan meningkatkan peran keluarga dalam menekan peluang terjadinya tindak kekerasan terhadap anak dan perempuan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
