Bisnis.com, BATAM – Pemerintah akan meningkatkan eisiensi pengelolaan labuh jangkar kapal di perairan Batam.
Menurut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, upaya ini dilakukan guna meminimalisir penyelundupan melalui kota Industri ini.
Efisiensi pengelolaan labuh jangkar di Batam telah menjadi topik utama dalam rapat-rapat menteri di bawah koordinasi Luhut Panjaitan. Didampingi Gubernur Kepri Nurdin Basirun, Luhut memantau 17 titik labuh jangkar yang ada di Batam.
Selama ini, pengawasan titik-titik labuh jangkar di Kepri dilaksanakan oleh 7 Institusi berbeda. Diantaranya Badan Keamanan laut (Bakamla), Ditjen Bea dan Cukai, TNI Angkatan Laut, Kementerian Perhubungan dan lainnya. Luhut bersama kementerian terkait tengah menggodok mekanisme pengawasan yang lebih efisien.
“Efisiensi ini harus kita lakukan supaya masalah-masalah penyelundupan yang ada selama ini bisa diatasi,” jelasnya.
Selain efisiensi mekanisme pengawasan, Menko Kemaritiman juga akan memperkecil cluster-cluster labuh jangkar di perairan Batam.
Selama ini ada 17 cluster yang dimanfaatkan untuk labuh angkar. Kedepan, akan disusutkan menjadi 3 cluster.
Salah satu cluster yang akan dimanfaatkan adalah di seputaran Pulau Nipah. Perairan di seputaran Pulau Nipah cukup luas dan memiliki kedalaman ideal. Sehingga dianggap cocok untuk dijadikan tempat labuh jangkar.
Semakin sedikitnya titik labuh jangkar tentunya akan membantu lembaga pengawasan melaksanakan tugasnya. Pemantauan aktifitas kapal selama labuh jangkar bisa dipantau dengan optimal.
Selain menjadi tempat labuh jangkar, Pulau Nipah juga rencananya akan dijadikan kawasan oil storage guna memenuhi kebutuhan bahan bakar kapal-kapal yang berlabuh di sekitarnya.
“Potensi labuh jangkar memang sangat besar. tapi kita mau tertibkan semua,” tegasnya
