Bisnis.com, PADANG—Menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo ke Sumatra Barat, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se Sumatra Barat menggelar aksi dan mengajukan lima tuntutan.
Faizul Putra, Koordinator Aliansi BEM Sumatra Barat mengatakan aksi damai itu adalah bentuk penyampaian aspirasi agar pemerintah menepati janji – janji kampanyenya, serta mengedepankan keadilan dan kesejahteraan masyarakat dalam pembangunan.
“Kami semua dari BEM Sumbar yang teridir dari BEM Unand, STIE AKBP, Politeknik Padang, dan Dharma Andalas menyampaikan beberapa tuntukan kami,” katanya saat aksi menuju kantor DPRD Sumbar, Kamis (8/2/2018).
Dia mengatakan lima tuntutan yang diajukan BEM se Sumbar itu antara lain meminta pemerintah melakukan koordinasi dengan lembaga pemerintahan yang ada agar kebijakan yang diambil tidak merugikan masyarakat.
Kedua, menuntut pemerintah melakukan pemutakhiran data bidang pertanian agar kebijakan yang diambil lebih valid. Lalu, menolak keras tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap ulama dan meminta kepolisian untuk mengusut tuntas kasus pembunuhn ulama.
Kemudian, mendesak pemerintah mengambil alih pengelolaan minyak dan gas bumi yang produktif dari pihak swasta menjadi milik negara. Terakhir, menuntut pemerintah merealisasikan janji kampanye Jokowi – JK mengenai kedaulatan energi.
Selain itu, imbuhnya, BEM Sumbar juga memberikan solusi kepada pemerintah yakni mengingatkan agar lebih amanah dan professional dalam mengemban tugas sebagai pejabat publik.
Menghidupkan koperasi sebagai bagian membangun ketahanan ekonomi, serta memaksimalkan sektor pertanian agar generasi muda sadar dengan potensi yang dimiliki bangsa, yakni sebagai negara agraris yang mencintai profesi sebagai petani.
Adapun, aksi puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM Sumbar sempat tarik ulur karena dihalangi petugas. BEM Sumbar juga tidak diperkenankan menggelar aksi di halaman Kantor DPRD Sumbar karena dketiadaan izin.
Sementara itu, Kapolresta Padang Kombe Pol Chairul Aziz mengatakan pihaknya tidak memberikan izin kepada masyarkaat untuk menggelar aksi unjuk rasa selama pelaksanaan Hari Pers Nasional (HPN) di Kota Padang.
“Kami berupaya persuasive agar mahasiswa tidak melakukan aksi serta mencoba bernegosiasi dengan mereka meskipun [mereka] tidak memiliki izin,” katanya.
Adapun, Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja selama tiga hari di Sumbar, pada 7 – 9 Februari 2018 dengan sejumlah kegiatan di Kabupaten Dharmasraya, Kota Sawahlunto, Kabupaten Tanah Datar, dan terakhir di Padang.
Selama kegiatan itu, presiden memantau program pembangunan embung, padat karya, pemberian sertifikat tanah, pemberian kartu KIS dan KIP, groundbreaking tol Padang – Pekanbaru, dan peringatan puncak HPN 2018.
