Servo Serius ingin Bangun Jalur KA Batu Bara Lahat-Ogan Ilir

Oleh: Dinda Wulandari 02 Agustus 2018 | 17:04 WIB
Servo Serius ingin Bangun Jalur KA Batu Bara Lahat-Ogan Ilir
Kereta api batu bara

Bisnis.com, PALEMBANG – PT Servo Marga Sejahtera, perusahaan pertambangan dan ekspor batubara, kembali berminat membangun jalur kereta api untuk komoditas itu dengan rute Lahat—Ogan Ilir sepanjang 148,8 kilometer yang investasinya ditaksir mencapai Rp46 triliun. 

Direktur PT Servo Marga Sejahtera (SMS) Muhammad Zulfan pembangunan jalur tersebut untuk mendukung bisnis komoditas batu bara sehingga mempermudah angkutan yang selama ini menggunakan truk di jalan umum.

"Kami serius dengan mega proyek ini. Saat ini, kami sedang mengajukan izin trase pembangunan jalur kereta api ke Pemerintah Provinsi Sumsel. Jika ini disetujui, maka akan langsung dilanjutkan dengan pembebasan lahan," katanya Kamis (2/8/2018).

Dia menerangkan nantinya perusahaan bakal membangun dua double track kereta api secara bertahap di atas lahan seluas 10.786 hektare, berikut stasiunnya.

Bahkan, Servo juga telah merancang pembangunan pelabuhan laut di Kabupaten Ogan Ilir sehingga siap menuju pintu ekspor. 

Zulfan mengatakan pihaknya memproyeksi aktivitas tambang batu bara di Kabupaten Lahat bakal mencapai produksi puncak sebanyak 250 juta ton per tahun pada 2025.

Oleh karena itu, perusahaan menilai perlu adanya transportasi yang cepat dan tanpa hambatan untuk distribusi emas hitam tersebut. 

"Kami yang bergerak di bidang ini tidak mau kehilangan kesempatan, meski harus mengeluarkan dana investasi yang besar dan bersumber dari dana kelola perusahaan sendiri," katanya.

Produksi batu bara di Sumsel tercatat hanya berkisar 25 juta ton sampai 30 juta ton per tahun dari potensi cadangan mencapai 22,5 miliar ton karena terkendala persoalan transportasi.

Sementara itu Sekda Provinsi Sumsel Nasrun Umar mengatakan pemerintah daerah siap mendukung proyek tersebut.

Namun demikian,  pemprov mengingatkan perusahaan menjalankan pembangunan proyek sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku.

"Kami juga minta perusahaan melibatkan tenaga kerja lokal dalam pembangunannya. Selain itu, proses pembebasan lahan juga jangan sampai menimbulkan konflik dengan masyarakat," katanya. 

Editor: Sutarno

Berita Terkini Lainnya