Bisnis.com, PEKANBARU — Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru terus berupaya menjaga keseimbangan fiskal daerah di tengah proyeksi realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 yang diperkirakan tidak mencapai target.
Untuk menekan risiko tunda bayar seperti yang terjadi pada tahun anggaran sebelumnya, pemko kini melakukan efisiensi dan rasionalisasi anggaran.
Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar menjelaskan APBD 2025 telah ditetapkan sebesar Rp3,02 triliun. Namun berdasarkan tren tahun lalu, realisasinya hanya sekitar Rp2,7 triliun. Selisih inilah yang kemudian memicu munculnya tunda bayar.
"Untuk menghindari pengulangan tunda bayar, kami melakukan perencanaan anggaran secara lebih realistis. Dari target Rp3,02 triliun, kami menyesuaikan target realistis sekitar Rp3 triliun. Sisa Rp200 miliar untuk sementara kami bekukan," ujarnya, Kamis (12/6/2025).
Menurutnya hingga kini pemko telah berhasil melakukan efisiensi anggaran sekitar Rp280 miliar. Dari jumlah tersebut, Rp80 miliar dialokasikan untuk program prioritas, seperti perbaikan jalan berlubang, pembenahan drainase, serta pengelolaan sampah yang menjadi isu krusial di Pekanbaru.
“Kami juga sedang membahas pergeseran anggaran dengan seluruh OPD agar program yang dijalankan lebih tepat sasaran. Ruang fiskal terus dicari dari program yang bisa dialihkan,” tambahnya.
Baca Juga
Selain efisiensi internal, Pemko Pekanbaru juga berharap pencairan dana tunda salur dari Pemerintah Provinsi Riau dapat segera terealisasi. Tahun lalu, tunda salur dari provinsi tercatat mencapai Rp150 miliar, dan tahun ini diperkirakan meningkat menjadi sekitar Rp200 miliar.
“Jika dana tunda salur dari provinsi bisa segera dicairkan, itu akan sangat membantu kami mencicil kewajiban tunda bayar tahun 2024,” pungkasnya.
.JPG?w=300&h=221)
