Bisnis.com, BATAM - Polemik harga gas alam yang mahal di Batam membuat iklim dunia usaha di Batam menjadi tidak kondusif. Badan Pengusahaan (BP) Batam berjanji segera cari solusi untuk mengatasi persoalan tersebut.
Salah satu cara yang akan ditempuh yakni mendorong pemerintah pusat untuk mengeluarkan kebijakan harga gas khusus buat Batam.
"Kami melihat ini sebagai persoalan serius yang menyentuh langsung terhadap keberlanjutan industri nasional. BP Batam segera bergerak untuk mencari solusi yang terukur dan inklusif," kata Deputi Bidang Investasi dan Pengusahaan BP Batam Fary Djemy Francis, Rabu (4/6/2025) di Batam.
Fary mengungkapkan persoalan harga gas menjadi komplain utama para pelaku usaha, khususnya di kawasan industri saat ia mengunjungi sejumlah kawasan industri di Batam baru-baru ini.
Sebagai informasi, gas alam yang beredar di Batam saat ini merupakan Liquid Natural Gas (LNG), yang harganya jauh lebih mahal dari gas pipa, yakni USD 16/mmbtu.
Alasan LNG beredar di Batam, karena pasokan gas pipa dari Sumatera yang tersendat. Harga gas pipa sendiri sebesar USD 6,5/mmbtu. Harga gas LNG ini menambah struktur biaya energi pabrik jika tidak dapat teratasi dengan cepat.
Baca Juga
Ia pun kemudian berjanji bahwa BP Batam akan segera mengambil langkah-langkah strategis, untuk menjaga daya saing industri yang ada di Kota Batam.
"Kami akan segera koordinasi dengan asosiasi pengusaha seperti Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Himpunan Kawasan Industri (HKI) serta membuka jalur diskusi dengan Kementerian ESDM dan Perindustrian guna mendorong kebijakan harga gas khusus di Batam," terangnya.
Selain itu, BP Batam akan memfasilitasi negosiasi antara pelaku industri dengan PGN dan PLN agar sektor padat karya dan ekspor mendapat relaksasi atau subsidi harga LNG.
Selanjutnya, juga akan dilakukan pendorongan percepatan pembangunan terminal mini regasifikasi LNG dan membuka peluang investasi pembangunan jaringan pipa gas dari Natuna ke Batam.
Sementara dalam jangka panjang, Batam akan diarahkan menjadi bagian dari peta besar ketahanan energi nasional dan akan dikembangkan sebagai kawasan industri hijau berbasis energi terbarukan.
"Kota Batam adalah simpul strategis industri nasional. Kami tidak ingin persoalan ini terus berlanjut dan harus segera diselesaikan," tegasnya.
Terpisah, Direktur Utama PLN Batam Kwin Fo mengatakan pihaknya sudah bertemu dengan Kementerian ESDM beberapa waktu lalu.
Dalam pertemuan tersebut, Kwin Fo menyampaikan urgensi bagi PLN Batam untuk memperoleh harga gas yang lebih kompetitif.
Kwin Fo mengatakan saat ini, sekitar 85% pembangkit listrik PLN Batam mengandalkan bahan bakar gas.
"Di satu sisi PLN Batam tidak menerima subsidi maupun kompensasi dari pemerintah, sehingga seluruh risiko kerugian, terutama jika Biaya Pokok Produksi (BPP) melebihi harga jual, maka harus ditanggung sendiri oleh perusahaan," katanya.
Ia kemudian menjelaskan Kementerian ESDM telah menginstruksikan tiga langkah utama sebagai bentuk dukungan kepada PLN Batam.
Pertama, yakni penurunan tarif pipa gas yang dialirkan ke PLN Batam agar lebih kompetitif. Kemudian, memberikan prioritas alokasi gas berharga keekonomian kepada PLN Batam apabila tersedia voluma yang cukup.
Dan terakhir, yakni penyesuaian tarif listrik, khususnya agar tarif industri lebih tinggi dari tarif rumah tangga, guna menghindari kesan adanya subsidi silang dari rumah tangga ke sektor industri.
