Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Penyaluran KUR Sumbar Capai Rp1,969 Triliun hingga Triwulan I/2025

Penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) di wilayah Sumatra Selatan hingga triwulan I/2025 sudah tersalur sebesar Rp1,969 triliun.
Pegawai menyortir uang rupiah di cash center atau pusat kas BNI di Jakarta, Selasa (4/2/2025). Bisnis/Himawan L Nugraha
Pegawai menyortir uang rupiah di cash center atau pusat kas BNI di Jakarta, Selasa (4/2/2025). Bisnis/Himawan L Nugraha

Bisnis.com, PADANG - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumatra Barat mencatat penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) di wilayah tersebut hingga triwulan I/2025 sudah tersalur sebesar Rp1,969 triliun atau terealisasikan 23,7% dari target 2025 dan atau terkontraksi sebesar 13,37% dibanding realisasi pada periode yang sama tahun lalu.

Kepala Kanwil DJPb Sumbar Syukriah mengatakan bila melihat dalam beberapa tahun terakhir, penyaluran KUR di Ranah Minang terus tumbuh menjangkau berbagai sektor produktif seperti pertanian, perikanan, perdagangan, dan jasa. Target penyaluran KUR Sumbar pada tahun 2025 sebesar Rp8,3 triliun atau tumbuh 4,65% (yoy) dibanding target KUR Tahun 2024 yang sebesar Rp7,93 triliun. 

“Melihat kinerja penyaluran KUR hingga triwulan I/2025 ini, perlu bagi pemerintah untuk terus memperkuat komitmennya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui program KUR ini,” katanya, Rabu (7/5/2025). 

Dia menjelaskan program KUR yang merupakan program prioritas pemerintah dalam mendukung UMKM berupa kebijakan pemberian kredit/pembiayaan modal kerja kepada individu/perseorangan atau kelompok usaha yang produktif dan layak. Sejak diluncurkan, program KUR telah mengalami perluasan baik dari sisi plafon, sektor prioritas, hingga kemudahan akses.

Menurutnya KUR bukan hanya sekedar sektor usaha, tapi fondasi nyata perekonomian Indonesia, karena telah berperan dalam kemajuan perekonomian UMKM.

Hal itu dapat dilihat dari jangkauan KUR itu, dari warung kelontong, pengrajin lokal, hingga petani dan nelayan, yang telah bergerak, tumbuh, dan menciptakan dampak besar bagi masyarakat. Namun, di tengah potensi besar tersebut, akses terhadap pembiayaan masih menjadi salah satu tantangan utama yang menghambat kemajuan UMKM.

“Kami melihat dalam beberapa tahun terakhir, penyaluran KUR di Sumbar terus tumbuh menjangkau berbagai sektor produktif seperti pertanian, perikanan, perdagangan, dan jasa,” ujarnya.

Penyaluran KUR Tahun 2025 di Sumbar ini, kata Syukriah, diharapkan dapat tersalur kepada 94.561 pelaku UMKM, yang mana target ini tumbuh 26,04% (yoy) dibanding tahun 2024 yang tersalur kepada 75.023 pelaku UMKM. Sampai dengan triwulan I/2025, fasilitas pembiayaan KUR sudah menyentuh 33.801 pelaku usaha UMKM yang tersebar ke 19 kabupaten dan kota di Sumbar.

Dia merinci untuk KUR di Sumbar tersalur melalui 4 skema penyaluran, yakni Skema Mikro, Skema Kecil, Skema Supermi dan Skema TKI. Dengan plafon kredit Rp10 juta hingga Rp50 juta per penerima dan syarat pengajuan yang murah dan mudah.

Skema penyaluran Mikro menjadi skema yang paling dinikmati oleh pelaku usaha UMKM di Sumba, dimana pada triwulan I/2025, penyaluran KUR melalui Skema Mikro telah tersalur sebesar Rp1,214 triliun (61,69%) kepada 30.783 pelaku UMKM.

Sementara itu, penyaluran KUR melalui Skema Kecil hingga triwulan I/2025 telah tersalur sebesar Rp753,9 miliar (38,27%) kepada 2,954 debitur. Penyaluran KUR terkecil pada triwulan I/2025 yakni skema Supermi yang telah tersalur sebesar Rp604 miliar (0,03%) kepada 62 Pelaku UMKM, dan Skema TKI yang telah tersalur sebesar Rp70 juta (0,004%) kepada 2 pelaku UMKM.

Penyaluran KUR di kabupaten dan kota di Sumbar hingga triwulan I/2025 masih berada di Kota Padang dengan penyaluran sebesar Rp266,3 miliar kepada 4.289 pelaku UMKM. 

Sementara itu daerah Kabupaten Pesisir Selatan juga memegang porsi daerah penyaluran KUR terbesar kedua di Sumbar yakni sebesar Rp250,2 miliar kepada 4.621 pelaku UMKM. 

“Jadi hal tersebut relevan apabila mengingat sektor penerima KUR terbesar adalah sektor pertanian, perburuan dan kehutanan serta sektor perdagangan besar dan eceran yang terkonsentrasi di kota-kota besar dengan cakupan pasar yang luas dan menjadi mata pencaharian penduduk di kota dan kabupaten tersebut,” ungkapnya.

Syukriah menyatakan hingga triwulan I/2025 itu, sektor pertanian, perburuan dan kehutanan masih mendominasi penyaluran KUR di Sumbara dengan total penyaluran sebesar Rp877,4 miliar (44,55%) yang tersalur kepada 17.625 debitur atau tumbuh sebesar 14,21% dibanding Triwulan IV/2024.  

Dikatakannya sektor pertanian, perburuan dan kehutanan menempati posisi strategis dalam struktur perekonomian Sumbar, karena didukung oleh kekayaan sumber daya alam, lahan subur, dan tingginya keterlibatan masyarakat dalam usaha tani. 

“KUR memberikan akses pembiayaan yang sangat dibutuhkan oleh petani, peternak, dan pelaku usaha kehutanan untuk meningkatkan produktivitas, memperluas usaha, dan mengadopsi teknologi modern, sekaligus mendukung ketahanan pangan daerah,” kata dia.

Sementara itu, sektor perdagangan besar dan eceran menjadi penggerak utama aktivitas ekonomi rakyat di wilayah perkotaan maupun perdesaan di Sumbar. Dengan total penyaluran sebesar Rp789,2 miliar (41,27%) yang tersalur kepada 15.576 debitur atau tumbuh sebesar 8,18% dibanding Triwulan IV/2024, UMKM yang bergerak di bidang ritel, pasar tradisional, serta jaringan distribusi lokal, memanfaatkan KUR untuk menambah modal kerja, memperluas usaha, dan memperkuat daya saing. 

“Mobilitas masyarakat yang tinggi serta pertumbuhan konsumsi rumah tangga turut memperkuat dinamika sektor perdagangan sebagai pusat perputaran ekonomi harian,” sebutnya.

Oleh karena itu, sebagai perwakilan Kementerian Keuangan di daerah yang bertugas sebagai Regional Chief Economist dan Financial Advisor, Syukriah menegaskan Kanwil DJPb Sumbar memegang peranan penting dalam mengkoordinasikan, memantau, dan mendorong optimalisasi penyaluran KUR di daerah. 

Menurutnya hal tersebut bentuk konsisten Kanwil DJPb Sumbar dalam melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala yang ditujukan untuk membantu pengembangan UMKM di Sumbar, serta memberikan rekomendasi kebijakan berbasis data kepada pemangku kepentingan di daerah.

Kemudian Syukriah melanjutkan bawah pemerintah akan terus menegaskan komitmennya dalam mendorong pertumbuhan UMKM dan perekonomian nasional secara inklusif dan berkelanjutan. Karena KUR hadir sebagai solusi nyata untuk menjembatani kesenjangan akses pembiayaan tersebut. 

“Dengan bunga yang rendah, persyaratan yang relatif ringan, serta dukungan dari berbagai pihak, KUR mampu menjadi katalisator dalam meningkatkan produktivitas, memperluas pasar, serta mendorong UMKM untuk naik kelas,” tutupnya.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Editor : Ajijah
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper