Bisnis.com, BATAM - Wakil Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Li Claudia Chandra melihat banyak kendala yang menghambat perkembangan Batam sebagai kawasan Free Trade Zone (FTZ).
Ia sudah menyurati Presiden Prabowo Subianto agar mendapat dorongan dari pusat untuk merealisasikan kemudahan layanan perizinan investasi di Batam.
"FTZ seharusnya memiliki keistimewaan tersendiri dalam implementasi kebijakan. Tapi sayang adanya tumpang tindih regulasi berpotensi menghambat arus investasi di Batam," kata Li, Jumat (25/4/2025).
Menurut Li, Batam tidak boleh dibebani aturan-aturan yang justru bertentangan dengan semangat FTZ, karena sifatnya justru menambah kompleksitas birokrasi.
"Salah satu contoh dari kompleksitas birokrasi adalah Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 2/2005, yang mengatur pelimpahan kewenangan penetapan hak atas tanah," katanya lagi.
Ia melihat aturan ini menambah rantai birokrasi karena kini proses tersebut memerlukan tanda tangan Menteri ATR/BPN, bukan lagi cukup di tingkat kepala kantor.
Baca Juga
"Dulu penetapan hak atas tanah bisa diselesaikan di level lokal. Sekarang harus menunggu dari pusat. Ini tidak sejalan dengan semangat FTZ," jelasnya.
Ia juga menyinggung persoalan dalam mendapatkan perizinan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), yang dinilai turut mempersulit percepatan realisasi investasi di daerah.
"Kami hanya berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian lebih serius terhadap penyesuaian kebijakan yang mendukung iklim investasi," harapnya.
Hal ini pun sejalan dengan visi Presiden Prabowo dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui penyederhanaan birokrasi dan penguatan daerah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru.
"Jika regulasi disesuaikan dengan kebutuhan kawasan, kami percaya Batam dapat berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional," ungkapnya. (239)
