Bisnis.com, PEKANBARU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau akan mendorong PT Bank Riau Kepri (BRK) Syariah untuk mengembangkan program pembiayaan bagi sektor pertanian, peternakan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Langkah ini diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah.
Gubernur Riau Abdul Wahid mengatakan selama ini pemerintah telah menyalurkan bantuan untuk sektor peternakan, seperti pengadaan sapi, namun hasilnya belum maksimal.
Oleh karena itu, Pemprov Riau ingin mengubah mekanisme penyaluran bantuan dengan sistem pembiayaan berbasis syariah melalui BRK Syariah.
“Kami ingin BRK Syariah meluaskan nasabahnya, bekerja sama dengan kelompok masyarakat di bidang pertanian dan peternakan. Ke depan, bagaimana program bantuan untuk peternak ini anggarannya diberikan melalui BRK Syariah agar lebih efektif,” ujarnya, Jumat (7/3/2025).
Gubernur Riau juga menginstruksikan agar BRK Syariah menyusun skema pembiayaan baru yang dapat mendukung pengembangan sektor pertanian, peternakan, serta UMKM di Riau. Wahid menekankan pentingnya adanya divisi khusus yang menangani program ini agar pengelolaannya lebih profesional.
Menurutnya lewat skema itu pemprov yang menyiapkan anggaran, dan BRK Syariah yang mengelola. Hal inilah yang ingin dicapai pihaknya agar manfaat program sosial lebih tepat sasaran.
Baca Juga
Selain itu, Pemprov Riau juga akan mengeluarkan kebijakan yang mendukung implementasi program ini agar BRK Syariah dapat berperan lebih besar dalam pembangunan ekonomi daerah.
Di sisi lain, Wagub Riau SF Hariyanto menekankan pentingnya peningkatan sumber daya manusia (SDM) di lingkungan BRK Syariah. Dia menyarankan agar bank tersebut memberikan pelatihan dan pendidikan tambahan bagi pegawainya untuk meningkatkan inovasi dan daya saing.
“Pak Wagub menyarankan bagaimana anak-anak di BRK Syariah ini punya pengetahuan dan inovasi. Tentu harus ada pendidikannya, dengan peningkatan SDM yang berkelanjutan,” ujar Wahid.
Sementara itu, Direktur Dana dan Jasa BRK Syariah MA Suharto didampingi Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko, Fajar Restu Febriansyah, menyambut baik rencana ini dan siap mendukung arahan Pemprov Riau dalam pengembangan bisnis BRK Syariah.
Dalam waktu dekat, BRK Syariah juga akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk membahas pengisian kekosongan jabatan di jajaran direksi serta strategi pengembangan ke depan.
.jpg?w=300&h=221)
