Bisnis.com, PALEMBANG — Kebijakan efisiensi anggaran yang mengharuskan pemerintah daerah membatasi berbagai kegiatan hingga perjalanan dinas mulai dirasakan dampaknya oleh para pengusaha di sektor perhotelan.
Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sumatra Selatan Kurmin Halim mengakui bahwa kondisi bisnis perhotelan di wilayah itu kini tengah babak belur.
Berbagai acara pemerintah yang biasa diadakan di hotel semua dibatalkan. Bahkan, kata dia, rata-rata tingkat keterisian (okupansi) hotel di Sumsel saat ini hanya berkisar 30%.
“Kalau berlanjut terus kondisi seperti ini maka akan terjadi banyak PHK (pemutusan hubungan kerja) di bisnis perhotelan,” ujarnya kepada Bisnis, Jumat (7/3/2025).
Kurmin mengatakan hal itu juga menuntut para manajemen hotel untuk bersiasat agar dapat bertahan di tengah tantangan saat ini.
Termasuk dengan melakukan efisiensi pada operasional dan menekan penggunaan biaya yang tidak mendesak.
“Terpaksa juga melakukan efisiensi biaya operasional dan biaya yang tidak urgent termasuk pemeliharaan,” tuturnya.
Dia berharap pemerintah dapat mempertimbangkan keberlanjutan langkah efisiensi yang dipandang dapat menyebabkan kondisi perekonomian stagnan. “Dan imbas jangka panjang akan banyak terjadi PHK,” pungkasnya.
