Bisnis.com, PADANG - Pengamat ekonomi dari Universitas Andalas Syafruddin Karimi menyatakan kebijakan efisiensi anggaran yang diambil Presiden Prabowo Subianto sudah benar meski ada pihak tertentu yang merasa dirugikan.
“Kondisi selama ini terjadi, penggunaan anggaran tidak efisien. Mulai dari soal belanja perjalanan dinas ke luar negeri, rapat-rapat di hotel, serta belanja-belanja lainnya. Dan apa yang telah dilakukan oleh Presiden Prabowo saat ini, sudah tepat,” katanya, Selasa (11/2/2025).
Syafruddin menyampaikan bila dilihat di satu sisi mungkin ada pihak tertentu yang merasa tidak senang. Tapi bagi rakyat Indonesia, yang merasakan manfaat dari kebijakan yang itu, menilai Prabowo adalah presiden yang cerdas memimpin Negara Indonesia.
Oleh karena itu, dengan adanya kebijakan membatasi dan memotong sejumlah belanja anggaran, merupakan langkah dan keputusan yang sudah benar dilakukan Prabowo, dan memilih dialihkan untuk program yang manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh rakyat.
“Memang begitu seharusnya seorang pemimpin, libatkan rakyat, dan rakyat harus ikut menikmati, seperti dari sisi kesehatan, kebutuhan gizi, dan hal lainnya itu,” ujarnya.
Hal yang diwanti-wanti guru besar Unand ini, jangan sampai kinerja dari ASN malah jadi menurun, dengan adanya pembatasan anggaran tersebut.
Baca Juga
Kemudian, supaya kebijakan efisien lebih sinkron, kata Syafruddin, perlu juga bagi Presiden Prabowo melakukan optimum kementerian yang telah dibentuk di dalam Kabinet Merah Putih yang jumlahnya mencapai 48 kementerian.
Artinya, evaluasi terhadap kementerian yang telah dibentuk Prabowo perlu dilakukan. Karena, bila jumlah kementerian bisa dikurangi atau kembali ke kondisi sebelumnya di era Joko Widodo ketika menjadi Presiden RI yakni 34 kementerian, mungkin efisien anggaran akan lebih optimal.
“Memangkas belanja anggaran, dan melakukan optimum kementerian, adalah dua hal yang perlu dilakukan Presiden Prabowo, agar efisien anggaran terlaksana lebih baik lagi. Kalau tidak, seperti terlihat tidak sinkron saja,” tegasnya.
Syafruddin menjelaskan apabila di sisi belanja negara dipangkas, sementara belanja untuk 48 kementerian masih tetap jalan, terlihat seperti ada ketimpangan. Oleh karena itu, memangkas belanja anggaran, dan melakukan optimum kementerian, adalah dua hal yang perlu dilakukan.
“Saya melihat isu reshuffle di kabinet muncul saat ini. Semoga ada informasi perubahan atau mengurangai jumlah kementerian di Kabinet Merah Putih,” harapnya.
Menurutnya kebijakan yang diambil Prabowo kini, mungkin belum terlihat betul dampaknya, sehingga muncul sejumlah respon dan tantangan dari pihak tertentu. “Jika ingin melihat dampak dari program ini, harus lewati dulu triwulan I/2025, atau tepatnya di bulan April 2025 nanti, akan diketahui dampak dari kebijakan yang telah dijalankan tersebut,” ucapnya.
Syafruddin menyebutkan mengingat kepala daerah terpilih sebentar lagi akan dilantik, supaya rencana dari Presiden Prabowo berjalan optimal hingga ke pelosok negeri, penting bagi pemerintah daerah untuk menyelaraskan program kerja yang ada di daerah dengan rencana presiden.
“Presiden Prabowo jelas-jelas kebijakannya untuk rakyat. Nah, harusnya kepala daerah menampilkan hal yang serupa. Jangan malah nanti setelah dilantik, program kerjanya untuk kelompok tertentu, ada kepentingan yang lain lah. Jangan seperti itu. Tapi harus bisa berdiri untuk rakyat,” katanya.
Dia berpendapat kebijakan efisien anggaran ini, tentu dampaknya akan dirasakan bagi roda pemerintahan di daerah. Seperti di Sumbar, pertumbuhan ekonomi 2024 peran terbesar dari administrasi pemerintahan, dan sementara kini melihat dari kebijakan Prabowo yang berdampak pada fiskal daerah, maka administrasi pemerintahan berpotensi turun.
“Memang berat tantangannya bagi daerah, tapi dari sinilah dibutuhkan ide dan gagasan dari kepala daerah, sehingga ekonomi tetap tumbuh dari keterbatasan anggaran,” jelasnya.
