Bisnis.com, BATAM - Rencana pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) akan dilaksanakan pada 20 Februari 2025 mendatang.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kepri Adi Prihantara mengatakan di Kepri ada dua daerah yang masih bersengketa terkait hasil Pilkada 2024, dan telah mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK), yakni Batam dan Kabupaten Bintan.
"Keputusan sengketa ini akan diumumkan oleh MK pada tanggal 4 hingga 5 Februari 2025. Jika gugatan tersebut ditolak, maka kepala daerah terpilih di kedua daerah tersebut akan dilantik bersamaan oleh Presiden Prabowo pada 20 Februari mendatang," katanya, Selasa (4/2/2025).
Mengenai proses pelantikan nanti, Adi menjelaskan bahwa Pemprov Kepri akan menyiapkan acara penyambutan di Bandara Raja Haji Fisabilillah, Tanjungpinang, yang kemudian dilanjutkan dengan syukuran sederhana bersama masyarakat di Gedung Lembaga Adat Melayu (LAM) Kepri.
"Jika pelantikan jadi pada 20 Februari 2025, maka acara penyambutan rencananya akan digelar pada 21 Februari di bandara dengan prosesi adat yang sederhana," pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan bahwa pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pilkada Serentak 2024 rencananya akan dilaksanakan pada 20 Februari 2025.
Baca Juga
Ia menambahkan bahwa pelantikan kepala daerah yang tidak bersengketa akan digabungkan dengan pelantikan kepala daerah yang diputuskan melalui putusan sela atau dismissal di Mahkamah Konstitusi (MK).
Lebih lanjut, Tito menjelaskan bahwa pelantikan gubernur, bupati, wali kota, serta pasangan mereka akan dilakukan secara serentak oleh Presiden di Istana Negara, kecuali untuk wilayah Aceh.
"Kita berharap dengan percepatan waktu ini, pelantikan serentak pada 20 Februari dapat dilaksanakan oleh Presiden untuk gubernur, bupati, wali kota, dan pasangannya di Istana Negara, kecuali Aceh," ujarnya.
Mendagri juga menyampaikan harapannya agar percepatan pelantikan ini dapat menciptakan stabilitas politik dan memastikan roda pemerintahan berjalan dengan baik.
"Kita berharap situasi politik sudah mantap, semua pihak dapat bekerja, dan polarisasi politik selesai. Dengan demikian, pemerintahan yang berjalan bukan lagi pemerintahan transisi," tegasnya.(K65)
