Bisnis.com, PADANG - Pemerintah Provinsi Sumatra Barat mengambil kebijakan untuk mensukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan membentuk Tim Khusus MBG.
Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan pembentukan Tim Khusus MBG itu melalui rapat bersama Forkopimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah), dengan adanya tim tersebut, pelaksanaan program MBG di Sumbar berjalan baik dan lancar.
“Pertama yang kami tekankan adalah, program ini tidak boleh gagal di Sumbar. Jadi kami bersama Forkopimda dan instansi vertikal di Sumbar berkomitmen untuk menyukseskannya," kata Mahyeldi, Selasa (14/1/2025).
Baca Juga
Gubernur menyampaikan program serupa dengan MBG tersebut sebenarnya telah dilaksanakan Pemprov Sumbar, berupa memberikan kebutuhan makan sehari-hari bagi pelajar pada 14 sekolah berasrama di Sumbar.
"Sekarang tinggal kami sinkronkan dengan pelaksanaan program MBG. Pengalaman ini, semakin menguatkan keyakinan kami untuk menyukseskan program MBG di Sumbar," ujarnya.
Mahyeldi menyampaikan ada pun langkah terdekat yang akan dilakukan adalah membentuk tim khusus yang akan melibatkan seluruh unsur, untuk fokus menyukseskan program MBG di Sumbar.
Selain itu, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan Provinsi juga ditugaskan untuk segera menyiapkan data dan peta sasaran pemberian MBG, sebagai pedoman bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Sumbar.
“Bahkan kami bisa libatkan sekolah dengan kejuruan tata boga serta pesantren-pesantren untuk mendukung pelaksanaannya. Selain itu untuk lokasi SPPG atau dapurnya nanti, kita siap memfungsikan sarana-sarana milik provinsi yang tidak terpakai. Ini bukti komitmen kita,” sebutnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN Nyoto Suwignyo menyebutkan bahwa Sumbar menjadi provinsi pertama yang mendapatkan informasi teknis pelaksanaan MBG yang lebih rinci dari BGN.
"Salah satunya terkait peran sentral Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) sebagai pelaksana teknis program di lapangan," ucapnya.
“Jadi, boleh dibilang rekan-rekan SPPI yang akan bergerak ke kiri dan kanan dalam pelaksanaan program ini. Sementara itu kepada daerah, kami minta fokus pada ketersediaan bahan baku, dan harganya jangan terpengaruh oleh harga pasar. Untuk pendanaan program MBG ini, sepenuhnya di BGN. Jadi, tidak ada tumpang tindih pendanaan nantinya,” sambung Nyoto.
Untuk itu dia berharap dinas-dinas terkait di provinsi terus menjalin koordinasi dan komunikasi intensif dengan Kementerian terkait masing-masing di pusat. Sebab, Presiden Prabowo Subianto memastikan bahwa seluruh Kementerian sudah dikondisikan untuk menyukseskan pelaksanaan program MBG tersebut.
“Berdasarkan petunjuk Bapak Presiden, maka pelaksanaan program ini juga menjadi bagian dari upaya kita menuju fase kemandirian pangan,” sebutnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kapolda Sumbar Irjen Pol Gatot menekankan pentingnya koordinasi antarpihak demi mengatasi berbagai kendala yang mungkin akan ditemui.
Diapun berharap agar rapat-rapat terkait pelaksanaan MBG segera direspons dengan eksekusi dan tindakan langsung di lapangan. Tentu saja dengan melibatkan seluruh pihak.
"Perlu diingat juga, banyak Unit Pelaksana Teknis (UPT) pemerintah pusat di daerah. Semuanya perlu dikoordinir untuk masuk dan bergerak bersama dalam tim yang akan menyukseskan program ini di Sumbar. Kita harus kerja bareng,” kata Irjen Gatot.
Kemudian Ketua DPRD Sumbar Muhidi juga menegaskan bahwa pihaknya akan fokus menyukseskan pelaksanaan Program MBG, sesuai dengan pelaksanaan fungsi DPRD, yaitu fungsi legislasi, penganggaran, serta pengawasan.
“Inti dari suksesnya program ini tentu pada kepedulian kita bersama untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045,” tutupnya.
