Bisnis.com, BATAM - DPRD dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri akhirnya sepakat menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kepri tahun 2025 sebesar Rp3,9 triliun. APBD provinsi tahun depan ini masih lebih kecil dari APBD 2025 Kota Batam yang sebesar Rp4 triliun.
Anggota DPRD Kepri Tengku Afrizal Dachlan mengatakan pendapatan tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp1,76 triliun, pendapatan transfer Rp2,15 triliun, serta pendapatan Lain-lain yang sah sebesar Rp1,32 miliar.
Afrizal menjelaskan untuk sektor PAD, pajak daerah masih menjadi kontributor utama dengan nilai Rp1,52 triliun, diikuti oleh retribusi sebesar Rp132,12 miliar, dan pendapatan lain-lain sebesar Rp41,4 miliar.
"Melihat struktur pendapatan yang ada, pajak daerah masih dominan. Kami berharap ke depan, sektor retribusi dapat lebih dioptimalkan untuk mendukung pendapatan daerah," katanya, Selasa (3/12/2024).
Di sisi belanja daerah, APBD 2025 diprioritaskan untuk belanja pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan sumber daya manusia.
Terkait pembiayaan, Afrizal mengungkapkan bahwa sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) untuk APBD 2025 diproyeksikan sebesar Rp5,2 miliar, dengan pengeluaran untuk penyertaan modal BUMD Energi Kepri sebesar Rp5 miliar.
Baca Juga
"Anggaran belanja ini telah disusun sesuai dengan prioritas pembangunan daerah, termasuk sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta pengentasan kemiskinan dan stunting," ungkapnya.
Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengatakan proses pembahasan APBD 2025 ini berjalan dengan lancar. Menurutnya, berbagai masukan dan rekomendasi yang diberikan oleh DPRD melalui Badan Anggaran telah dipertimbangkan dalam penyusunan APBD, yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas program pembangunan daerah.
"Kami menyadari bahwa tahapan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 telah melalui proses yang sangat intens dan membutuhkan waktu lebih. Berbagai masukan yang telah disampaikan selama pembahasan kami jadikan perhatian dalam penyusunan APBD 2025, agar dapat lebih meningkatkan kualitas pembangunan di Provinsi Kepri," pungkasnya.(K65)
