Bisnis.com, PADANG - Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatra Barat mendukung adanya program pembukaan lahan sawah baru yang akan dimulai pada 2025 nanti.
Sekretaris Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumbar Ferdinal mengatakan bila nanti Presiden RI Prabowo menginginkan agar ada pembukaan lahan sawah baru di Sumbar, dipastikan ada lahan yang bisa digarap menjadi lahan sawah, seperti di Kabupaten Pasaman Barat dan di Kabupaten Pesisir Selatan.
"Tentu kami dukung program pembukaan lahan sawah baru itu, karena memang sudah waktunya kita berpikir untuk memperkuat swasembada pangan, sehingga tidak ada lagi beras yang di impor," katanya, Senin (28/10/2024).
Dia menyebutkan diperkirakan ada sekitar 2.000 hektare lahan yang bisa diolah menjadi sawah, dan itupun merupakan lahan perbukitan dan lahan gabut. Namun untuk memanfaatkan lahan tersebut Pemprov Sumbar perlu memahami regulasinya.
Dikatakannya Sumbar yang memiliki produk padi surplus, bukan berarti produktivitas berpuas disitu saja. Untuk itu, dengan adanya program pembukaan lahan sawah baru oleh Presiden Prabowo, sebuah program yang sangat tepat dan di daerah akan mendukung.
"Sejauh ini belum ada pembicaraan apakah Sumbar mendapat alokasi untuk pembukaan lahan sawah baru. Tapi kami akan siap-siap juga, jika Sumbar dapat, lahan sudah ada," ungkapnya.
Seperti diberitakan Solopos sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menugaskan jajaran Kementerian Pertanian (Kementan) untuk mempercepat pelaksanaan program cetak sawah seluas 3 juta hektare sebagai upaya ketahanan sekaligus swasembada pangan.
"Kami ditugaskan oleh Bapak Presiden untuk melakukan percepatan cetak sawah yang saat ini posisi di Merauke, sudah kami mulai, Kalimantan Tengah kami sudah mulai," ujar Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman.
Dia mengatakan dalam waktu dekat, program cetak sawah akan dilakukan juga di Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sumatra Selatan, dan lainnya.
Selanjutnya, kata Amran, pemerintah juga akan terus memberikan perhatian kepada petani dari segi hulu, yaitu terkait sarana produksi termasuk pupuk.
Selanjutnya, kata Amran, pemerintah juga akan terus memberikan perhatian kepada petani dari segi hulu, yaitu terkait sarana produksi termasuk pupuk.
"Beliau (Presiden) sudah memerintahkan mengecek tambahan pupuk itu 100 persen, yang dulu itu dicek apa benar sudah sampai ke tingkat petani. Kemudian oplah (optimalisasi lahan), kami tindaklanjuti. Dan seterusnya," ujarnya.
