Bisnis.com, BATUSANGKAR — Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, Sumatra Barat, telah menetapkan lokasi relokasi warga terdampak bencana banjir yang berada di Kecamatan Rambatan di atas lahan seluas 10 hektare.
Bupati Tanah Datar Eka Putra mengatakan penetapan lokasi relokasi itu merupakan hasil rapat bersama Kepala BNPB dan Pemprov Sumbar, dan Pemkab Tanah Datar, dimana perlu untuk segera mencarikan lokasi relokasi.
"Jadi dalam rapat bersama beberapa hari lalu, Pemda Tanah Datar di instruksikan untuk mencari lahan relokasi. Kami melihat ada lahan di Jorong Rambatan, Nagari Rambatan yang cocok untuk dijadikan lahan relokasi bagi masyarakat terdampak banjir bandang dan tanah longsor," katanya, Jumat (24/5/2024).
Eka menyebutkan lokasi relokasi yang dimaksud itu ternyata lahannya dikelola Pemprov Sumbar. Namun, berkat koordinasi yang dilakukan Pemda Tanah Datar bersama Pemprov Sumbar, akhirnya disepakatilah lahan seluas 10 hektare.
"Kami sepakati di Rambatan itu jadi relokasi warga terdampak bencana banjir bandang lahar dingin," ujarnya.
Bupati menjelaskan warga yang akan direlokasi tersebut merupakan warga yang kondisi rumah rusak berat, tidak memiliki lahan membangun rumah, dan warga yang tinggal di sepanjang bantaran sungai.
"Jadi ada ketentuannya juga, tujuannya supaya warga bisa segera menempati tempat tinggal yang lebih baik," tegasnya.
Terkait pembangunan untuk relokasi itu, akan ditangani langsung oleh Kementerian PUPR sesuai dengan arahan Presiden Jokowi yang telah mengunjungi lokasi terdampak bencana di Agam belum lama ini.
Ketika itu, Presiden RI Joko Widodo telah memerintahkan Kementerian PUPR untuk segera melakukan pembangunan relokasi rumah warga atau korban bencana banjir lahar dingin yang melanda wilayah Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar, Sumatra Barat.
Dalam kunjungannya ke lokasi terdampak bencana di Agam, Jokowi menyampaikan ada sebanyak 625 unit rumah yang rusak akibat bencana banjir lahar dingin, dan 159 unit rumah di antaranya mengalami rusak berat.
"Untuk yang rumah korban rusak berat dan juga rumah yang ada di pinggiran sungai aliran lahar dingin itu yakni 159 unit rumah, harus direlokasi segera. Kementerian PUPR agak segera bekerja untuk pembangunan relokasi itu," katanya di Agam, Selasa (21/5) lalu.
Namun Jokowi menegaskan sebelum Kementerian PUPR memulai pembangunan rumah relokasi warga atau korban bencana alam itu, perlu bagi pemerintah daerah untuk memastikan tanah yang akan dibangun sebagai tempat relokasi.
"Gubernur dan bupati harus pastikan dulu, tanah untuk relokasinya sudah aman untuk dibangun serta harus dipastikan juga tidak berdekatan dengan jalur aliran lahar dingin," sebutnya.
Jokowi bilang apabila pemerintah daerah telah memastikan bahwa tanah atau lahan untuk pembangunan rumah relokasi korban, maka Kementerian PUPR akan bergerak cepat memulai pengerjaannya.
"Saya harap pemerintah daerah segera untuk memastikan kesiapan tempat atau lahan yang akan dibangun relokasi warga itu," kata Jokowi.
