Bisnis.com, MEDAN - Kementerian Pertanian terus menggenjot penyaluran pupuk bersubsidi, salah satunya dengan mengimplementasikan penggunaan aplikasi i-pubers secara nasional.
Hal itu lantaran masih rendahnya serapan pupuk bersubsidi, yakni baru mencapai 22,8% dari alokasi 9,55 juta ton pupuk bersubsidi tahun 2024.
Direktur Pupuk dan Pestisida Kementerian Pertanian Tommy Nugraha mengatakan penggunaan aplikasi i-pubers akan semakin memudahkan petani (terdaftar) memperoleh pupuk bersubsidi hanya dengan menggunakan kartu identitas (KTP).
"I-pubers ini tidak hanya untuk kemudahan, tapi juga untuk keamanan bersama," kata Tommy usai agenda Sosialisasi Kebijakan Pupuk Bersubsidi di Medan, Selasa (21/5/2024).
Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi menjadi perhatian pemerintah setelah pengadaan. Hal itu agar penyalurannya tepat sasaran sehingga memberi dampak signifikan pada petani dan pertanian Indonesia.
I-pubers (integrasi pupuk bersubsidi) merupakan aplikasi terobosan pemerintah sebagai wujud komitmen dalam memfasilitasi kemudahan penebusan pupuk bersubsidi oleh petani.
Baca Juga
Melalui mekanisme i-pubers, Tommy mengklaim petani (yang terdaftar) akan lebih mudah menebus pupuk bersubsidi. Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi oleh distributor dan kios kepada petani juga dapat dioptimalkan.
"Karena semua penggunaan pupuk bersubsidi itu akan diaudit [oleh pihak terkait]. Dengan adanya aplikasi i-pubers ini seluruh dokumen pertanggungjawaban bisa tersimpan dengan baik [secara digital] sehingga sewaktu-waktu jika diperlukan, dokumen bisa diakses," tambah Tommy.
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Pupuk Iskandar Muda Eko Setyo Nugroho mengatakan, serapan pupuk bersubsidi masih sangat rendah.
Hingga masuk kuartal II/2024, penyaluran pupuk bersubsidi baru mencapai 22,8% atau sekitar 2,18 juta ton dari alokasi 9,55 juta ton secara nasional.
Sementara dari sisi stok, Eko menyebut Per 20 Mei 2024 posisi stok secara nasional 2.049.046 ton.
Di Sumut sendiri, lanjutnya, ada 147.374 ton stok pupuk, yang terdiri dari pupuk subsidi sebanyak 77.778 ton atau mencapai 360% jika dibandingkan stok minimum yang ditentukan. Jumlah pupuk non subsidi tercatat ada 69.586 ton.
Penggunaan i-pubers secara masif diharapakannya akan mendorong serapan pupuk bersubsidi tersebut. Ia juga menekankan setiap kabupaten/ kota untuk segera menerbitkan SK alokasi untuk mengakselerasi penyerapan pupuk bersubsidi.
"Kami berharap dukungan semua pihak, terutama kepada para bupati dan walikota agar mempercepat penerbitan SK alokasi [pupuk bersubsidi] per kabupaten/ kota dan kecamatan, serta memastikan alokasi tidak ada sebaran bulanannya sehingga penyaluran pupuk bersubsidi dapat dioptimalisasi," kata Eko.
Adapun menurut Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Sumatra Utara Heru Suwondo hingga hari ini baru satu kota di Sumut yang menerbitkan SK Alokasi pupuk bersubsidi usai terbitnya SK Gubernur beberapa hari lalu.
Kendati, Heru memastikan pekan depan SK Alokasi di 32 kabupaten/ kota lain di Sumut sudah bisa terbit dan jadi acuan pengalokasian pupuk bersubsidi.
"Update per hari ini, Alhamdulillah [draft] SK Alokasi rata-rata sudah sampai di Biro Hukum masing-masing. Bahkan beberapa sudah melewati meja bupati/ walikotanya. Harapan kami pekan depan beberapa kabupaten/ kota sudah mengakomodir SK tersebut," kata Heru. (K68)
