Bisnis.com, PADANG - Produksi komoditas karet di Provinsi Sumatra Barat mengalami penurunan pada tahun 2023 dan hal ini disebabkan sejumlah persoalan.
Sekretaris Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumbar Ferdinal Asmin mengatakan produksi karet pada 2023 sebesar 144.000 ton, dan bila dibandingkan pada tahun 2022 mencapai 156.486 ton.
"Untuk luas lahan dari tahun 2022 ke 2023 hampir sama yakni 180.000 hektare. Penyebab turunnya itu mulai dari soal alih fungsi lahan hingga tutupnya sejumlah pabrik karet di Sumbar sejak setahun lalu," katanya kepada Bisnis, Selasa (13/2/2024).
Dia menyebutkan kendati kondisi perkebunan karet terbilang mulai luas, sebagian besar petani masih tetap menakik getah, karena masih banyak permintaan dari pabrik yang ada di Sumbar atau dari luar Sumbar, seperti dari Sumatra Utara.
Namun tidak dapat dipungkiri bahwa alih fungsi lahan turut mempengaruhi produktivitas karet di Sumbar. Alih fungsi ini terjadi karena harga karet yang masih rendah.
Sehingga dari hasil pengamatan di lapangan, ada juga pengkayaan tanaman manggis dan buah-buahan lainnya di antara karet yang sudah tumbuh.
Baca Juga
"Harga getah karena saat ini berkisar Rp7.000 hingga Rp8.000, namun ada juga dengan sistem lelang yang dipakai oleh petani di Lintau, Kabupaten Tanah Datar yang mendapatkan harga sekitar Rp11.000," jelasnya.
Menurutnya agar bisa memicu produktivitas itu, perlu untuk juga untuk melakukan program peremajaan karet rakyat, karena cukup banyak karet yang sudah berumur tua.
"Kita mendukung untuk penyediaan benih berkualitas, dan diharapkan di tahun mendatang perhatian untuk peningkatan kualitas produk olahan karet juga bisa ditingkatkan," sebutnya.
Dia menyampaikan penyelamatan komoditas karet di Sumbar memang perlu dilakukan, dan menanggapi kondisi yang terjadi di lapangan, Pemprov Sumbar tidak akan lepas tangan dan membiarkan perkebunan karet punah, karena sampai saat ini karet merupakan salah satu komoditas unggulan di Sumbar.
Langkah-langkah yang dilakukan itu perlu mempersiapkan hilirisasinya, seperti Unit Pengelolahan Hasil (UPH), dengan demikian mutu karet bisa ditingkatkan.
"Mutu karet menjadi poin penting, hal ini sesuai dengan Perda Komoditas Unggulan yang ada di Sumbar. Jadi UPH ini perlu diterapkan," sebutnya.
Dikatakannya sesuai dengan Perda Komoditas Unggulan itu, hal yang perlu dilakukan yakni tata kelola karet, mutu, dan pemasarannya.
Untuk itu, UPH itu, sifatnya akan dikelola Kelompok Tani, sehingga hasil panen bisa tertata dengan baik pula.
Ferdinal merinci untuk perkebunan karet di Sumbar tersebar di Kabupaten Pasaman, Solok Selatan, Dharmasraya, Sijunjung, Limapuluh Kota, dan ada juga di Kota Padang.
Secara keseluruhan lahan perkebunan karet di Sumbar mencapai 180.213,09 hektare pada tahun 2022, lalu di tahun 2021 luas lahannya 189.319,19 hektare. Artinya terjadi pengurangan lahan perkebunan karet seluas 106,10 hektare.
Dari luas lahan itu, produksi karet di Sumbar pada tahun 2022 itu 156.486,20 ton dan di tahun 2021 sebanyak 145.585,06 ton.
Untuk itu, Ferdinal menyatakan Pemprov Sumbar tidak akan membiarkan komoditas karet di daerahnya itu habis seiring waktu berjalan menghadapi persoalan yang ada tersebut. Terkait harga, katanya, akan diupayakan dengan meningkatkan mutu karetnya.
