Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

OJK : Literasi dan Inklusi Masyarakat Sumbar Mengalami Peningkatan Drastis

Indeks literasi keuangan masyarakat Sumbar sebesar 40,78% dan indeks inklusi keuangan sebesar 76,88%.
Ilustrasi peluncuran gerakan inklusi keuangan./Bisnis
Ilustrasi peluncuran gerakan inklusi keuangan./Bisnis

Bisnis.com, PADANG - Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumatra Barat menyebutkan perkembangan indeks literasi dan inklusi keuangan masyarakat di Indonesia menunjukkan adanya peningkatan dan begitupun untuk kondisi di Sumbar.

Plt Kepala OJK Sumbar Untung Santoso mengatakan melihat dari hasil survei nasional, literasi dan inklusi keuangan (SNLIK) tahun 2022 yang menunjukkan indeks literasi keuangan masyarakat Sumbar sebesar 40,78% dan indeks inklusi keuangan sebesar 76,88%.

Menurutnya angka tersebut meningkat dibandingkan hasil SNLIK tahun 2019 yaitu indeks literasi keuangan sebesar 34,55% dan indeks inklusi keuangan sebesar 66,75%."Peningkatan indeks literasi dan indeks inklusi keuangan tersebut merupakan hasil kerja sama yang terjalin baik dengan berbagai pihak," katanya, Senin (30/10/2023).

OJK : Literasi dan Inklusi Masyarakat Sumbar Mengalami Peningkatan Drastis
" alt="" />Dia menjelaskan inklusi keuangan dapat didefinisikan sebagai ketersediaan akses masyarakat terhadap berbagai lembaga, produk dan layanan jasa keuangan. OJK menegaskan akses keuangan merupakan hak dasar bagi seluruh masyarakat dan memiliki peran penting dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat.

"Dengan memiliki akses terhadap sektor jasa keuangan, masyarakat memiliki kesempatan untuk dapat menggunakan produk dan layanan/jasa keuangan secara lebih optimal dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan hidupnya," ujarnya.

Sebelumnya, Gubernur Sumbar Mahyeldi meminta Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) melakukan berbagai upaya dan inovasi untuk meningkatkan akses jasa keuangan di berbagai lapisan masyarakat.

"Semua pihak harus bersinergi mendorong keterbukaan dan kemudahan akses keuangan melalui literasi keuangan ke seluruh lapisan masyarakat," sebutnya.

Mahyeldi mengatakan akses keuangan harus tersedia secara cepat dan tepat menyasar masyarakat yang membutuhkan, dalam rangka mendorong optimalisasi potensi ekonomi pada berbagai sektor. "Mulai dari pengembangan usaha pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata, UMKM, serta usaha potensial daerah lainnya," ujarnya.

Dia berharap terjadi peningkatan dalam pelaksanaan program kerja TPAKD Tahun 2023, dalam bentuk program pemberdayaan UMKM, peningkatan akses keuangan syariah, serta pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat nagari. "Penguatan akses keuangan di masyarakat perlu diiringi dengan perluasan edukasi keuangan, sehingga peningkatan penggunaan produk dan jasa keuangan sejalan dengan pemahaman dan literasi masyarakat," jelasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Editor : Miftahul Ulum
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper