Bisnis.com, PALEMBANG -- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus mendorong seluruh pemerintah daerah segera menganggarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk dana Pilkada tahun 2024.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan setiap daerah telah diwajibkan menyiapkan anggaran APBD untuk Pilkada dengan rincian 40% di tahun ini dan 60% di tahun 2024.
"Jadi teknisnya penyelenggaran pemilu, nanti ada pengajuan dari masing-masing Bawaslu dan pihak terkait kepada kepala daerah. Setelah itu, ada verifikasi apakah usulan dana itu masuk akal atau tidak, kalau sudah rasional baru masuk ke tahap selanjutnya, " kata Tito saat membuka Rakornas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2023, Rabu (25/10/2023).
Tito menjelaskan, untuk persiapan pemilu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) juga telah diwajibkan untuk menyediakan data daftar penduduk potensial pemilihan atau disebut DP4.
Data itu, kata dia, telah diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) sejak awal Desemer 2022 untuk selanjutnya diserahkan ke masing-masing provinsi, kabupaten dan kota.
"Dari data itu, setiap daerah bisa menentukan jumlah pemilihnya termasuk pemilih pemula," jelasnya.
Baca Juga
Sementara itu, Pj Gubernur Sumatra Selatan (Sumsel) Agus Fatoni mengakui dalam persiapan Pilkada, pihaknya telah meminta masing-masing pemda untuk melakukan refocusing anggaran dari belanja tidak terduga (BTT).
"Sesuai dengan instruksi dari Kemendagri, dan disiapkan anggaran di tahun ini sebesar 40 persen dan tahun 2024 60% dan ini diikuti rekan-rekan bupati walikota se Sumsel," kata Fatoni.
Dia menuturkan saat ini jumlah penduduk wajib KTP di Sumsel telah mencapai lebih dari 6 juta dan perekamannya cukup menggembirakan sebesar 96,6%.
Adapun rincian jumalh penduduk wajib KTP di Sumsel diantaranya laki laki 3,12 juta dan perempuan 3,13 juta.
Sementara, Fatoni mengakui hingga saat ini realisasi APBD di Sumsel masih membutuhkan optimalisasi. Dia melaporkan realisasi pendapatan sampai saat ini baru mencapai 61,92% dengan total realisasi belanja masih tergolong rendah yakni sebesar 54,97%.
"Ini PR berat bagi kami, tapi dengan waktu yang sedikit kami akan bekerja keras untuk memaksimalkan ini semua," pungkasnya.
