Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pemda Diminta Siapkan Anggaran Pemilu 40% Tahun Ini

Mendagri Tito Karnavian mengungkapkan setiap daerah telah diwajibkan menyiapkan anggaran APBD untuk Pilkada dengan rincian 40% tahun ini dan 60% tahun 2024.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bersama Pj Gubernur Sumatra Selatan Agus Fatoni (kanan) saat Rakornas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2023. /Bisnis-Husnul
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bersama Pj Gubernur Sumatra Selatan Agus Fatoni (kanan) saat Rakornas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2023. /Bisnis-Husnul

Bisnis.com, PALEMBANG -- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus mendorong seluruh pemerintah daerah segera menganggarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk dana Pilkada tahun 2024.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan setiap daerah telah diwajibkan menyiapkan anggaran APBD untuk Pilkada dengan rincian 40% di tahun ini dan 60% di tahun 2024. 

"Jadi teknisnya penyelenggaran pemilu, nanti ada pengajuan dari masing-masing Bawaslu dan pihak terkait kepada kepala daerah. Setelah itu, ada verifikasi apakah usulan dana itu masuk akal atau tidak, kalau sudah rasional baru masuk ke tahap selanjutnya, " kata Tito saat membuka Rakornas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2023, Rabu (25/10/2023). 

Tito menjelaskan, untuk persiapan pemilu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) juga telah diwajibkan untuk menyediakan data daftar penduduk potensial pemilihan atau disebut DP4.

Data itu, kata dia, telah diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) sejak awal Desemer 2022 untuk selanjutnya diserahkan ke  masing-masing provinsi, kabupaten dan kota. 

"Dari data itu, setiap daerah bisa menentukan jumlah pemilihnya termasuk pemilih pemula," jelasnya. 

Sementara itu, Pj Gubernur Sumatra Selatan (Sumsel) Agus Fatoni mengakui dalam persiapan Pilkada, pihaknya telah meminta masing-masing pemda untuk melakukan refocusing anggaran dari belanja tidak terduga (BTT). 

"Sesuai dengan instruksi dari Kemendagri, dan disiapkan anggaran di tahun ini sebesar 40 persen dan tahun 2024 60% dan ini diikuti rekan-rekan bupati walikota se Sumsel," kata Fatoni. 

Dia menuturkan saat ini jumlah penduduk wajib KTP di Sumsel telah mencapai lebih dari 6 juta dan perekamannya cukup menggembirakan sebesar 96,6%. 

Adapun rincian jumalh penduduk wajib KTP di Sumsel diantaranya laki laki 3,12 juta dan perempuan 3,13 juta. 

Sementara, Fatoni mengakui hingga saat ini realisasi APBD di Sumsel masih membutuhkan optimalisasi. Dia melaporkan realisasi pendapatan sampai saat ini baru mencapai 61,92% dengan total realisasi belanja masih tergolong rendah yakni sebesar 54,97%. 

"Ini PR berat bagi kami, tapi dengan waktu yang sedikit kami akan bekerja keras untuk memaksimalkan ini semua," pungkasnya. 


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Editor : Ajijah
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper