Bisnis.com, Bali – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, didampingi Kepala SKK Migas, Dwi Soetjipto sebagai tuan rumah, resmi membuka Konvensi International Oil and Gas (IOG) 2023 di Nusa Dua Convention Center, Bali, 21 September 2023. Konvensi ke-4 IOG dengan tema "Mengembangkan Keamanan Energi Melalui Eksplorasi dan Pengembangan Minyak dan Gas yang Berkelanjutan (Advancing Energy Security through Sustainable Oil and Gas Exploration and Development)” ini telah menjadi magnet bagi para pemimpin dan pemangku kepentingan utama dalam industri migas, baik dari tingkat nasional maupun internasional.
Sri Mulyani yang juga menjadi pembicara utama dalam konvensi ini berkesempatan menyampaikan pidato kunci dengan tema “Langkah-Langkah Dalam Menjadikan Indonesia Pilihan Destinasi Investasi Bagi Perusahaan Minyak dan Gas”. Menggarisbawahi strategi yang diterapkan untuk menarik investasi, Sri Mulyani membahas langkah-langkah konkret yang telah diambil pemerintah. Ini mencakup perubahan kebijakan, regulasi, dan insentif yang dirancang untuk memikat investor.
Menkeu menekankan pentingnya daya saing Indonesia dalam persaingan global dan bagaimana langkah-langkah yang diambil akan memungkinkan Indonesia bersaing secara efektif dengan negara-negara lain.
Sri Mulyani juga menegaskan komitmen pemerintah Indonesia untuk menciptakan sektor migas yang berkelanjutan. Langkah-langkah yang diambil dalam hal ini diharapkan akan menjaga keseimbangan antara keamanan energi, pertumbuhan ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan. Komitmen ini mencerminkan kesadaran pemerintah akan pentingnya menjaga sumber daya migas untuk generasi mendatang.
Di kesempatan yang sama, Menteri Investasi Indonesia, Bahlil Lahadalia menyoroti pentingnya pengembangan ketentuan fiskal yang menarik dan konkret untuk mendukung investasi dalam eksplorasi dan pengembangan minyak dan gas. Bahlil juga menggarisbawahi dukungan pemerintah dalam regulasi yang mendorong transisi ke sumber energi yang lebih berkelanjutan dan energi terbarukan.
Salah satu tema penting yang dibahas di hari pembukaan adalah tentang Navigasi Trilema Energi, yaitu bagaimana industri minyak dan gas mengambil langkah dalam mencapai keseimbangan antara “keamanan dan keandalan” energi, “keadilan energi” berupa energi yang terjangkau dan tersedia, serta “keberlanjutan energi” dimana lingkungan terjaga, hijau dan bersih.
Konvensi IOG 2023 menjadi wadah penting bagi para pemangku kepentingan dalam industri migas untuk berbagi pandangan, pengalaman, dan solusi yang dapat membentuk masa depan sektor ini. Sebagai penyumbang sekitar seperempat produksi minyak nasional, PHR berada pada posisi strategis untuk mendukung visi keamanan energi, keberlanjutan, dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Dalam konvensi ini PT Pertamina Hulu Rokan (PHR), tidak hanya hadir mendukung sebagai pelaku hulu migas utama, namun juga turut bertukar pikiran dalam mengambil aksi persiapan kegiatan ke depan yang menunjang Pemerintah Indonesia. Sejak alih kelola hingga Juni 2023, PHR tercatat telah menyumbangkan penerimaan negara sebesar total lebih dari Rp 60 triliun melalui penjualan minyak mentah bagian negara dan pembayaran pajak-pajak, termasuk pajak-pajak ke daerah (Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Daerah).
Operasi PHR WK Rokan memberikan manfaat berganda (multiplier effect) lainnya. Seperti penciptaan lapangan kerja dan peluang bisnis bagi pengusaha lokal yang dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.
Peningkatan intensitas kegiatan hulu migas di WK Rokan tentu turut meningkatkan denyut aktivitas ekonomi dan nilai investasi di Riau. Dalam rangka mendukung Pemerintah mengoptimalkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) atau besarnya komponen dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa, TKDN PHR pada tahun 2022 mencapai 73.7%. PHR berkomitmen untuk terus meningkatkan TKDN.
PHR menggandeng 630 mitra kerja yang aktif bekerja sama dalam memastikan kegiatan operasional dan pendukung bisnis di PHR berjalan dengan baik. Lebih dari separuh dari total mitra kerja itu merupakan perusahaan local. Selain itu, terdapat lebih dari 380 kontrak dengan usaha lokal tempatan/ local business development (LBD).
