Bisnis.com, PEKANBARU — Industri sawit memainkan peran penting dalam perekonomian Riau, dan Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor ini telah menjadi perhatian utama berbagai pihak.
Ekonom Universitas Riau Edyanus Herman Halim mengungkapkan pendapatnya tentang besaran DBH sawit yang diterima oleh Provinsi Riau dan bagaimana dana tersebut harus dimanfaatkan secara efisien.
"DBH sawit seharusnya digunakan untuk pengembangan infrastruktur eksternal yang terpengaruh oleh industri sawit itu sendiri. Sebagai contoh, truk-truk besar yang digunakan untuk mengangkut hasil sawit sering merusak jalan-jalan, sehingga DBH dapat digunakan untuk perbaikan infrastruktur jalan yang sangat diperlukan," ungkapnya Senin (18/9/2023).
Dari data Kemenkeu, tahun ini Riau mendapatkan DBH sawit dengan nilai sekitar Rp83,13 miliar, dari total anggaran DBH sawit senilai Rp3,4 triliun untuk seluruh Indonesia.
Dari angka tersebut, menurutnya menjadi pertanyaan besar adalah seberapa besar nilai DBH yang seharusnya diterima oleh Riau. Karena seiring dengan besarnya produksi dan ekspor sawit dari daerah ini, penghitungan yang akurat perlu dilakukan untuk menentukan besaran yang seadil mungkin untuk daerah penghasil sawit seperti Riau.
Dimana dengan langkah transparansi oleh pemerintah pusat, akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana besaran DBH sawit tersebut dihitung dan dari mana asal penetapannya.
Baca Juga
Kemudian dengan jumlah DBH yang akan diterima Riau saat ini sebesar Rp83,13 miliar, menurutnya penting untuk memastikan bahwa dana ini bakal digunakan dengan bijak oleh pemda.
Memang, biaya perbaikan infrastruktur jalan yang rusak oleh aktivitas sawit sangat besar, dan DBH yang bakal didapatkan Riau tersebut mungkin tidak mencukupi.
"Perlu diingat bahwa tidak semua biaya perbaikan infrastruktur jalan harus ditanggung oleh DBH sawit. Namun, perlu dipertimbangkan untuk menggunakan dana tersebut dalam pengembangan infrastruktur di sentra-sentra sawit. Ini akan membantu meringankan beban yang ditanggung oleh provinsi dalam memperbaiki jalan-jalan yang rusak akibat aktivitas industri ini," ungkapnya.
Sebelumnya, Pemerintah pusat melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mulai menyalurkan Dana Bagi Hasil (DBH) perkebunan kelapa sawit untuk 350 daerah penghasil.
Dari total nilai transfer Rp3,4 triliun per September hingga akhir Desember 2023 itu, Provinsi Riau merupakan penerima terbesar DBH sawit. Yakni sebanyak Rp83,13 miliar. Kedua Sumatra Utara Rp74,86 miliar, Kalimantan Barat Rp65,66 miliar.
Gubernur Riau Syamsuar menyambut antusias kabar baik tersebut. Menurutnya itu merupakan perjuangan bersama para gubernur, khususnya daerah penghasil sawit di Indonesia. "Ini bentuk perjangan kita bersama para Gubernur penghasil sawit di Indonesia," katanya.
Penyaluran DBH perkebunan sawit tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 91/2023 yang Sri Mulyani yang diteken pada 8 September 2023 lalu.
Mengacu dari DataIndonesia.id, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, luas perkebunan kelapa sawit Indonesia mencapai 14,99 juta hektare (ha) pada 2022. Sebanyak 2,86 juta ha 19 persen ada di Riau. Dengan begitu Provinsi Riau tercatat provinsi utama penghasil sawit di Indonesia.
Kemudian disusul Kalimantan Barat di urutan kedua dengan perkebunan kelapa sawit seluas 2,01 juta ha. Ketiga Kalimantan Tengah yang memiliki perkebunan kelapa sawit sebesar 1,84 juta ha.
Berikut 10 daerah yang mendapatkan DBH sawit, Provinsi Riau – Rp83,13 miliar, Sumatra Utara – Rp74,86 miliar, Kalimantan Barat – Rp65,66 miliar, Kalimantan Tengah – Rp60 miliar, Sumatera Selatan – Rp51,2 miliar. Kemudian ada juga. Kabupaten Ketapang – Rp48,3 miliar Kotawaringin Timur – Rp46,48 miliar, Provinsi Kalimantan Timur – Rp43,4 miliar Kabupaten Rokan Hilir – Rp39,3 miliar Provinsi Jambi – Rp38,33 miliar.
Meski begitu, mantan Bupati Siak ini nilai DBH yang didapat belum sesuai dengan harapan. Syamsuar pun mengharapkan menyatakan akan membicarakan hal serupa kembali bersama kepala daerah penghasil sawit lainnya di Indonesia.
Walau pun saat ini nilai DBH yang didapat belum memuaskanlah dengan hasil produksi sawit di Riau yang sangat melimpah sekaligus menjadi devisa negara. "Mudah-mudahan nanti akan ada lagi perbincangan lagi oleh para gubernur penghasil sawit dengan menteri keuangan. Sehingga hasil yang didapat sesuai dengan potensi daerah masing-masing," papar Syamsuar.
Saat ditanya berapa besaran ideal yang harus diterima Riau, Syamsuar mengatakan belum bisa memastikan. Pasalnya, pusat sendiri tidak pernah melibatkan daerah penghasil soal perhitungan DBH. "Kita belum tahu berapa idealnya, karena kita juga tak pernah diajak berhitung. Seperti apa, bagaimana formulanya," ungkap Syamsuar lagi.
Oleh karena itu, Syamsuar pun mengharapkan pusat lebih terbuka akan DBH ini. Sehingga apa yang sudah diperjuangkan bersama kepala daerah penghasil sawit di soal DBH itu, bisa sesuai dengan harapan. "Tapi yang jelas kita harap ada keterbukaan dari pusat. Sehingga daerah pun tahu hitungannya seperti apa. Dengan begitu kita pun dapat mencapai hasil yang kita harapkan," harap Syamsuar.
