Bisnis.com, BATAM - Pengembang Pulau Rempang, PT Mega Elok Graha (MEG) berkomitmen untuk musyawarah dengan warga setempat mengenai rencana pengembangan pulau seluas 17.000 hektare tersebut.
Direktur PT MEG Trijono mengatakan anak perusahaan Artha Graha milik Tomy Winata tersebut, akan menggandeng sejumlah universitas untuk memberikan pendidikan kepada warga Rempang.
"Sejauh ini kami telah menjalin kerja sama dengan universitas untuk mempersiapkan tenaga kerja, yang diutamakan dari warga lokal. Kapasitasnya tergantung dari apa yang dikerjakan. Maka dilatih mulai dari sekarang, agar tidak jadi penonton di kampung sendiri," katanya saat menghadiri halal bilal dengan masyarakat Rempang-Galang di Pantai Melayu, Rempang, Batam, Jumat (12/5/2023).
Sebelum pertemuan halalbihalal ini, isu relokasi atau pemindahan warga Rempang ke lokasi terpusat menjadi pembicaraan hangat masyarakat Batam.
Saat pertemuan dengan media massa di Hotel Radison Batam di penghujung puasa lalu, PT MEG memang sempat memaparkan rencana pengembangan Pulau Rempang sesuai dengan peruntukan wilayahnya, yang telah ditetapkan Badan Pengusahaan (BP) Batam.
Menanggapi isu tersebut, Trijono tidak banyak berkomentar. "Kita ini pengembang. Tentu masyarakat setempat akan diajak musyawarah jika diperlukan. Selebihnya, saya tak mau mendahului pemerintah, takut beda persepsi, lalu jadi masalah," tegasnya.
Sementara itu, Ketua Kerukunan Kekerabatan Adat Tempatan (Keramat) Pulau Rempang-Galang, Gerisman Ahmad mengatakan di Pulau Rempang dan Galang sudah ada 10.000 penduduk sejak 2004, yang tersebar di 16 kampung tua, dan sebagian besar dihuni warga Melayu sejak 1834.
"Jadi warga menolak direlokasi dari kampung leluhur yang telah menetap dan dimakamkan disini. Jauh sebelum kemerdekaan Indonesia apalagi pembentukan Otorita Batam (BP Batam dulu)," katanya.
Ia menuturkan bahwa secara keseluruhan, luas 16 kampung tua di Pulau Rempang hanya 5 persen dari total luas Pulau Rempang. "Tidak sampai 5 persen. Lahan masih banyak yang kosong, mengapa kami harus direlokasi," ungkapnya.
Gerisman mendukung pengembangan Pulau Rempang, asalkan PT MEG tidak menggusur warga lokal. "Seharusnya PT MEG tidak langsung berhadapan dengan warga, kami seharusnya berhadapan dengan pemerintah kota (Pemko) Batam atau BP Batam," tuturnya.
Kepala BP Batam Muhammad Rudi mengatakan BP Batam juga berkomitmen untuk melibatkan warga lokal dalam pengembangan Pulau Rempang.
"BP Batam akan berkonsentrasi untuk ikut melakukan pengembangan melalui pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) di tengah percepatan investasi saat ini. BP Batam pun telah menindaklanjuti arahan ini dengan melaksanakan rapat kerja yang melibatkan aparat penegak hukum serta instansi terkait lainnya, dimana hasil rapat menyebutkan bahwa BP Batam juga akan memfasilitasi para pelajar SMA asal Rempang dalam pendidikan vokasi ke depannya," jelasnya.
Dalam perencanaannya, Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) akan bekerja sama dengan PT MEG dalam menyiapkan pendidikan vokasi serta kajian ekosistem pesisir Pulau Rempang.
"Kita harus siapkan man power planning. Saya akan berkomunikasi dengan beberapa universitas untuk menyiapkan pendidikan vokasi. Jadi, anak-anak kita bisa berpeluang untuk turut aktif dalam pembangunan Kota Batam," tambahnya.
Rudi tak menampik masyarakat di Pulau Rempang bakal menjadi bagian penting dalam pengembangan kawasan ke depannya. Sehingga ia juga tak ingin terjadi polemik terkait rencana yang ada, apalagi sampai mengganggu situasi kondusif dan berdampak buruk terhadap iklim investasi di Batam.
"Yang penting, semuanya dicek sesuai rencana detail tata ruang dan variabel teknis lainnya," ungkapnya lagi.
Sebagai informasi, pengembangan wilayah Rempang akan dilakukan dalam beberapa tahap. Tahap I dengan nilai investasi mencapai Rp29 triliun yang diharapkan mampu menyerap 186.000 pekerja.
Pengembangan Rempang dan Galang dilakukan oleh PT MEG dengan total investasi sebesar Rp 381 triliun hingga 2080 mendatang. (K65)
