Bisnis.com, BATAM - Pengadaan lahan untuk pembangunan Jembatan Batam-Bintan (Babin) akhirnya telah rampung 100 persen.
Hal tersebut ditandai dengan penyerahan lima sertifikat dengan total luas lahan mencapai 0,867 hektare di Tanjung Permai, Bintan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kepulauan Riau (Kepri) kepada Gubernur Kepri Ansar Ahmad di Tanjungpinang, Selasa (9/5/2023).
Secara keseluruhan, Jembatan Babin akan membentang dari Kabil, Batam melewati Pulau Tanjungsauh hingga ke Tanjunguban di Bintan. Adapun luas tanah yang dibutuhkan mencapai 74,43 hektare, dengan rincian di Bintan sebanyak 48 sertifikat dari 121 persil seluas 26,138 hektare.
"Dengan selesainya pengadaan tanah Jembatan Babin di sisi landing point Pulau Bintan ini, maka proses penyelesaiannya dapat digesa pemeirntah pusat dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri," kata Ansar.
Ansar juga mengungkapkan bahwa Pemprov Kepri telah koordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengenai rencana pembangunan jembatan tersebut.
"Saat ini rencana pembangunan Jembatan Babin ini sudah masuk ke dalam Grand Book Bappenas. Sehingga, Insyaallah nantinya jika semua dokumen-dokumen persiapan pembangunan jembatan selesai pada akhir tahun, pembangunan dapat dimulai pada tahun depan," tegasnya.
Pemprov Kepri juga telah melakukan sejumlah pembahasan panjang bersama Kementerian PUPR dan pihak bank yang akan menjadi investor, bahwa nanti jembatan senilai Rp14 triliun ini memiliki prospek panjang.
"Yang mana di Pulau Bintan ini saja memiliki tiga pusat pemerintahan, kemudian pusat pariwisata dan industri sehingga keberadaan jembatan Babin ini dapat menjadi penggerak perekonomian dan mensejahterakan masyarakat Kepri," ungkapnya.
Sementara itu, Kakanwil BPN Kepri Nurhadi Putra mengatakan bahwa setelah selesainya pengadaan tanah di sisi Pulau Bintan, pihaknya masih menunggu penyelesaian pengadaan tanah di sisi Kota Batam.
"Untuk ke depannya, kita masih menunggu selesainya 4 bidang tanah di Kota Batam yang berada di bawah naungan BP Batam untuk selanjutnya dilanjutkan ke tahapan berikutnya pembangunan tersebut," ujarnya.
Kepala Balai Besar Pembangunan Jalan Nasional Wilayah I Kepri Stanley Cicerio Haggard Tuapatinajja mengatakan hingga saat ini pihaknya terus melakukan pengawasan terhadap berbagai dokumen penting pendukung pembangunan Jembatan Babin.
"Pihak kami sudah menerima hasil evaluasi perencanaan terkait pondasi dari Jembatan Babin. Setelah dicek oleh Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan, masih ada beberapa kelengkapan yang harus ditambahkan," jelas Stanley.
Setelah dibahas lebih lanjut untuk rencana soil investigation pondasi di laut membutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp68 miliar, yang sudah disetujui oleh Kementerian PUPR dan segera dilelang pada tahun ini.
"Insyaallah nantinya paket yang akan dilelang ini bertujuan untuk melakukan soil investigation bawah laut dari jembatan. Pentingnya investigasi ini dilakukan agar kedepannya jembatan ini tidak bermasalah yang menimbulkan penambahan biaya," jelas Stanley. (K65)
