Produksi Padi di Pasaman Barat Hanya 4,2 Ton per Ha, Wabup: Masih Rendah

Bisnis.com, PASAMAN BARAT - Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Sumatra Barat, menyebutkan di daerah itu produksi padi masih tergolong rendah.

Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Pasaman Barat Doddy San Ismail mengatakan saat ini panen padi di daerah itu rata-rata hanya 4,2 ton per hektare. Padahal melihat kabupaten lainnya di Sumbar panen padi sudah di angka 6 ton per hektare.

"Kenapa panen kita lebih rendah dari daerah lain, nah persoalan ini lah yang tengah kita cari masalahnya. Jika dibiarkan, dampaknya akan dirasakan oleh petani, ekonomi bisa terganggu," katanya dalam keterangan tertulis, Senin (20/3/2023).

Dia menyebutkan kondisi diketahuinya panen padi itu, setelah adanya Aksi Panen Raya Produksi Tanaman Padi Sawah di Nagari Parit, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat.

"Makanya kita harus cari apa kelemahan. Sehingga hasil panen kedepan bisa lebih meningkat," ujarnya.

Di satu sisi, Wakil Bupati Pasaman Barat Risnawanto menyebutkan Pemkab turut memberikan perhatian yang serius terhadap pertanian. Buktinya anggaran dana desa telah dialokasikan sebesar 20 persen untuk ketahanan pangan.

"Jadi anggaran 20 persen itu, dipergunakan untuk menunjang produktivitas pertanian di desa-desa," sebutnya.

Adanya upaya itu, diakui Risnawanto telah sesuai dengan Peraturan Presiden yang menyebutkan bahwa lebih dari 20 persen anggaran ADD adalah untuk ketahanan pangan.

"Sebab pangan ini adalah salah satu perhatian dari pemerintah. Pangan tidak boleh kurang dan pangan harus terpenuhi, sehingga diperlukan kerjasama yang baik dari lintas sektor," jelasnya.

Dikatakannya banyak persoalan pertanian yang dihadapi di lapangan. Sehingga koordinasi penyuluh pertanian, wali nagari, camat hingga Pemda Pasbar memang sangat dibutuhkan. Karena pangan ini menjadi perhatian serius pemerintah saat ini.

"Ketahanan pangan ini bukan masalah sepele. Kita harus memikirkan dengan matang persoalan ini. Apa yang dihadapi oleh petani harus dikoordinasikan dengan penyuluh, nagari, camat dan OPD, sehingga ada jalan keluar dari persoalan tersebut," tegasnya.

Menurutnya persoalan benih, pupuk, dan air lanjutnya harus direncanakan dengan matang karena program pemerintah itu, harus terencana dan terukur.

"Makanya kelompok tani harus memaparkan apa yang menjadi kebutuhannya, sehingga bisa kita ajukan dan kita susun. Karena program kerja itu mulai dari diajukan tahun ini, maka realisasi tahun depan, artinya semua terencana dan terukur," harap dia.

Untuk itu, dia menyatakan akan ada rapat lebih lebih serta koordinasi dengan pertanian. Sehingga bisa dikelompokkan sesuai wilayah, seperti wilayah utara ini ada beberapa kecamatan sehingga jelas persoalan pertanian ini dan ada solusinya.